BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA — Proyek pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki fase yang signifikan.
Dalam sebuah langkah bersejarah, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, yang merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi IKN sebagai pusat politik Indonesia.
Penandatanganan ini dianggap sebagai momentum penting dalam pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN, dengan target penyelesaian dalam waktu dekat.
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, mengkonfirmasi bahwa desain tersebut telah disetujui oleh Presiden pada pekan lalu.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, dan paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Rabu (22/4).
Dalam konteks teknis, pembangunan kawasan ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2025 melalui tahap kontrak.
Memasuki awal tahun 2026, dilakukan penyesuaian desain sesuai dengan arahan Presiden untuk menyempurnakan konsep bangunan.
Penekanan pada karakter kuat sebagai pusat kekuasaan negara menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam proses perancangan ini.
Untuk menciptakan desain yang tidak hanya fungsional tetapi juga merepresentasikan identitas kebangsaan Indonesia, tim perancang melakukan studi banding ke beberapa negara seperti Turki, India, dan Mesir.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut memberikan perhatian terhadap proyek ini dengan meninjau lokasi pembangunan secara langsung.
Dalam pandangannya, kawasan tersebut memiliki karakteristik yang kuat sebagai pusat lembaga negara.
Ia menyoroti posisi gedung legislatif yang dirancang berada di kontur lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan pemerintahan lainnya di sekitarnya.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi daripada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Pengembangan fisik IKN dinilai semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir oleh Muzani.
Berbagai infrastruktur utama seperti bandara hingga kawasan pemerintahan mulai menunjukkan kemajuan signifikan menuju realisasi proyek ambisius ini.
“Di sini semua perencanaan yang matang dan bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Proyek IKN tidak hanya bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan Timur.
Lebih dari itu, IKN dirancang untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Dengan filosofi yang mengedepankan kebersamaan serta keberagaman budaya bangsa, kawasan ini diharapkan akan menjadi simbol persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/stch/dda)
