BANYUMASEKSPRES.ID, IKN, KALIMANTAN TIMUR – Pembangunan gedung dan kawasan DPR Paket I di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dipercepat.
Proyek strategis yang menjadi bagian dari kawasan legislatif IKN tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2027.
Proyek ini mencakup pembangunan tiga gedung utama sekaligus penataan berbagai infrastruktur pendukung.
Kehadiran kawasan legislatif tersebut dipersiapkan untuk menunjang aktivitas lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara pada masa mendatang.
Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero), Isra D. Pramulya, mengatakan pembangunan kawasan legislatif IKN memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan pemerintahan di masa depan.
Karena itu, pelaksanaan proyek harus tetap memperhatikan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, serta tata kelola proyek.
“Saya mengapresiasi seluruh insan proyek yang terus menjaga komitmen tersebut,” ujar Isra saat meninjau perkembangan pembangunan proyek di IKN.
Pembangunan gedung dan kawasan DPR Paket I dikerjakan oleh Waskita-Abipraya melalui kerja sama operasi (KSO).
Proyek tersebut menjadi salah satu infrastruktur utama di kawasan legislatif IKN yang dikerjakan Brantas Abipraya untuk Otorita Ibu Kota Nusantara.
Proyek pembangunan berlangsung selama 750 hari kalender. Pekerjaan dimulai pada 4 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2027.
Dalam pelaksanaannya, proyek tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung.
Penataan kawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan lingkungan legislatif memiliki infrastruktur yang memadai dan dapat menunjang aktivitas pemerintahan.
Lingkup pekerjaan pembangunan gedung dan kawasan DPR Paket I mencakup tiga bangunan utama, yakni Gedung A, Gedung B1, dan Gedung C1.
Selain tiga gedung tersebut, pekerjaan juga meliputi berbagai infrastruktur pendukung.
Di antaranya pembangunan jalan kawasan, sistem utilitas, drainase, lanskap, serta sejumlah fasilitas penunjang lainnya.
Dengan cakupan pekerjaan tersebut, pembangunan kawasan legislatif IKN tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan bangunan pemerintahan, tetapi juga menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung.
Berdasarkan laporan perkembangan proyek hingga minggu ke-33, pekerjaan konstruksi menunjukkan perkembangan positif.
Sejumlah pekerjaan struktur dan pondasi terus dikebut untuk menjaga pelaksanaan proyek tetap sesuai dengan jadwal.
Pekerjaan pondasi yang berlangsung antara lain galian, timbunan, bored pile, dan soldier pile.
Pekerjaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengerjaan pile cap serta pelat lantai. Struktur bangunan juga mulai memasuki tahap konstruksi secara bertahap.
Percepatan pada sejumlah bagian pekerjaan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Isra menekankan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan selama pembangunan gedung dan kawasan DPR di IKN.
Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat muncul selama proyek berlangsung.
Sejumlah hal yang perlu diantisipasi antara lain kemungkinan penyesuaian desain, pekerjaan tambahan, hingga optimalisasi metode konstruksi.
Setiap perubahan perlu dikelola secara cermat agar tidak mengganggu jadwal maupun kualitas pekerjaan.
Pengelolaan proyek yang baik juga diperlukan untuk memastikan aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas.
Selain mengejar target penyelesaian, pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN harus memenuhi standar kualitas dan tata kelola yang telah ditetapkan.
Dengan percepatan pekerjaan yang terus dilakukan, pembangunan gedung dan kawasan DPR Paket I di IKN diharapkan dapat selesai sesuai target pada Desember 2027.
Pembangunan kawasan legislatif ini menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
Tiga gedung utama beserta jalan kawasan, utilitas, drainase, lanskap, dan fasilitas pendukung lainnya dipersiapkan untuk membentuk kawasan legislatif yang terintegrasi.
Keberhasilan proyek tersebut nantinya tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas konstruksi, keselamatan kerja, koordinasi antarpihak, serta kemampuan mengantisipasi berbagai kendala selama pelaksanaan.
Dengan progres konstruksi yang terus bergerak dan koordinasi yang diperkuat, pembangunan gedung DPR IKN diharapkan dapat mencapai target penyelesaian pada akhir 2027 sekaligus mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia. (*/stch/dda)
