BANYUMASEKSPRES.ID, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang menjadi bagian dari program GovTech akan segera diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September mendatang.
Menurutnya, jika uji coba berjalan sesuai rencana, maka penerapan bansos berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) ini akan dimulai secara nasional pada 2026.
“Kalau itu semua berjalan baik 2026 akan kita launching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini,” kata Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa melalui GovTech, penyaluran bantuan sosial akan dilakukan lebih tepat sasaran. Hal ini karena sistem baru akan dilengkapi dengan pendataan ulang serta proses identifikasi yang lebih akurat.
“Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil,” ungkapnya.
Pada tahap uji coba, akurasi penyaluran bansos akan ditingkatkan dengan sistem DTSEN yang dipadukan dengan interoperabilitas data lintas sektor, seperti data kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kepemilikan aset.
Masyarakat yang merasa berhak menerima bansos dapat melakukan pendaftaran melalui portal khusus atau melalui pendamping yang ditugaskan.
Setelah proses pengajuan, hasil verifikasi akan ditampilkan secara transparan, lengkap dengan alasan diterima atau tidaknya.
Skema ini diharapkan menjadi pemicu daerah-daerah lain untuk ikut serta dalam transformasi digital di bidang perlindungan sosial.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa jika sistem bansos digital berbasis AI diterapkan, negara bisa menghemat anggaran hingga Rp14 triliun per tahun.
Angka tersebut berasal dari perhitungan bansos yang selama ini masih sering salah sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Gus Ipul.
Ia menekankan, efisiensi tersebut hanya berasal dari program bansos yang dikelola oleh Kemensos. Padahal, selama ini distribusi bantuan juga dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga (K/L), hingga pemerintah daerah.
Nantinya, seluruh proses itu akan dipusatkan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional sebagai pusat pendaftaran sekaligus verifikasi penerima bansos.
Skema Pendaftaran Bansos Digital
Dalam penjelasan lebih lanjut, Gus Ipul menyebut bahwa masyarakat nantinya memiliki akses penuh untuk mendaftarkan diri sendiri maupun keluarganya sebagai calon penerima bansos.
Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bagi warga yang kesulitan mengakses internet atau tidak memiliki ponsel, proses ini dapat dibantu oleh Pendamping PKH yang juga berperan dalam melakukan perekaman biometrik.
Setelah pendaftaran, sistem akan memverifikasi data secara otomatis dan menentukan status kelayakan penerima bansos.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti fenomena positif yang mulai terlihat di lapangan.
Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang secara sukarela mengundurkan diri dari penerima bansos karena merasa kondisi ekonominya sudah membaik.
“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Semakin banyak yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa ekonominya sudah lebih baik. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” ujarnya.
Uji coba di Banyuwangi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan bansos digital sebelum diperluas ke tingkat nasional.
Melalui integrasi data dan otomatisasi sistem, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan efisien.
Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya mengurangi kesalahan dalam penyaluran, tetapi juga memberikan transparansi yang lebih jelas kepada masyarakat penerima manfaat.
Dengan begitu, bansos benar-benar bisa menjadi instrumen perlindungan sosial yang adil dan efektif di era digital.(taa)
