BANYUMASEKSPRES.ID, Keterlambatan pencairan tunjangan profesi kembali menjadi perhatian banyak tenaga pendidik di Indonesia, terutama ketika status data sudah valid namun dana belum masuk sehingga muncul pertanyaan mengapa SKTP valid tapi TPG belum masuk ke rekening guru.
Situasi tersebut cukup sering terjadi karena proses pencairan tunjangan profesi guru tidak hanya bergantung pada validasi data di sistem, tetapi juga dipengaruhi beberapa tahapan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pembayaran dilakukan.
Dalam sistem administrasi pendidikan nasional, proses pembayaran tunjangan profesi tidak langsung dilakukan setelah data guru dinyatakan valid di Info GTK karena masih ada dokumen resmi yang menjadi dasar hukum pencairan dana.
SKTP Menjadi Penentu Pencairan Tunjangan Profesi Guru
Dilansir dari radarsemarang.jawapo.com, penyebab utama tunjangan profesi guru belum cair biasanya karena SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi belum diterbitkan oleh sistem yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan tunjangan guru.
SKTP merupakan dokumen penting yang menjadi dasar hukum bagi seorang guru untuk menerima pembayaran tunjangan profesi karena dokumen tersebut menentukan apakah guru sudah resmi tercatat sebagai penerima tunjangan profesi.
Tanpa adanya SKTP yang diterbitkan oleh sistem pusat, guru tidak tercatat sebagai penerima tunjangan profesi dalam sistem keuangan negara sehingga pembayaran tunjangan tidak dapat diproses oleh bank penyalur.
Selain itu, ketiadaan SKTP juga membuat proses pencairan tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga dana tunjangan profesi guru tidak dapat dicairkan meskipun seluruh data administrasi terlihat sudah lengkap.
Kondisi tersebut menyebabkan bank penyalur tidak bisa memproses pembayaran dana tunjangan ke rekening guru walaupun sertifikat pendidik sudah dimiliki dan jam mengajar telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan kata lain, meskipun status data guru telah valid di sistem Info GTK dan seluruh kewajiban mengajar telah terpenuhi, Tunjangan Profesi Guru tetap tidak dapat dicairkan apabila SKTP belum diterbitkan.
Regulasi Menegaskan TPG Tidak Bisa Cair Tanpa SKTP
Ketentuan mengenai hak guru menerima tunjangan profesi sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjadi dasar hukum profesi guru di Indonesia.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas serta peran penting mereka dalam dunia pendidikan nasional.
Namun hak tersebut tetap harus melalui proses administrasi tertentu yang ditetapkan pemerintah agar pencairan dana tunjangan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan sistem keuangan negara.
Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah penetapan penerima tunjangan profesi melalui SKTP yang diterbitkan berdasarkan data pendidikan yang telah diverifikasi dalam sistem nasional.
Dokumen SKTP tersebut kemudian menjadi dasar resmi bagi pemerintah untuk mencairkan dana tunjangan profesi guru yang bersumber dari anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD.
Jika SKTP belum diterbitkan oleh sistem pusat, maka pencairan tunjangan profesi guru yang biasanya dibayarkan setiap triwulan akan mengalami penundaan meskipun hak guru tersebut tetap tercatat.
Info GTK Valid Tidak Selalu Membuat SKTP Langsung Terbit
Banyak guru beranggapan bahwa ketika status data mereka sudah valid di Info GTK maka SKTP akan langsung muncul dan tunjangan profesi dapat segera dicairkan.
Pada kenyataannya, penerbitan SKTP dilakukan secara bertahap atau menggunakan sistem batch sehingga tidak semua guru menerima dokumen tersebut dalam waktu yang bersamaan.
Proses batch tersebut membuat penerbitan SKTP dilakukan dalam kelompok tertentu yang ditentukan oleh sistem pusat sehingga pencairan tunjangan tidak selalu mengikuti urutan waktu validasi data.
Hal ini menyebabkan guru yang lebih awal memiliki status valid di Info GTK belum tentu memperoleh SKTP lebih cepat dibandingkan guru lain yang datanya divalidasi kemudian.
Akibat mekanisme tersebut sering muncul jeda waktu antara status valid di Info GTK dengan munculnya SKTP yang menjadi syarat utama pencairan tunjangan profesi guru.
Sinkronisasi Dapodik Menjadi Faktor Penting
Selain sistem penerbitan bertahap, keterlambatan SKTP juga dapat dipengaruhi oleh proses sinkronisasi data pendidikan yang berasal dari sekolah melalui sistem nasional.
Data tersebut berasal dari sistem Dapodik yang digunakan pemerintah untuk mengelola berbagai informasi pendidikan mulai dari data sekolah, siswa, hingga tenaga pendidik.
Sistem pusat biasanya menunda penerbitan SKTP apabila masih menunggu proses sinkronisasi ulang dari data pendidikan yang dikirimkan oleh sekolah melalui sistem tersebut.
Penundaan juga dapat terjadi ketika sistem pusat mengunci data pada periode tertentu untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen SKTP diterbitkan kepada guru yang bersangkutan.
Selain itu perubahan data seperti jam mengajar atau rombongan belajar juga dapat memerlukan proses verifikasi tambahan sehingga penerbitan SKTP tidak langsung dilakukan.
Walaupun SKTP diterbitkan secara nasional oleh sistem pusat, dinas pendidikan daerah tetap memiliki peran penting dalam proses administrasi pencairan tunjangan profesi guru.
Dinas pendidikan bertugas mengusulkan data guru yang berhak menerima tunjangan profesi serta melakukan verifikasi sebelum data tersebut diajukan ke sistem pencairan dana.
Setelah proses verifikasi selesai dilakukan, dinas pendidikan daerah juga menjadi pihak yang mengajukan pencairan tunjangan profesi guru kepada bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah.
Apabila terjadi keterlambatan proses administrasi di tingkat daerah maka pencairan dana tunjangan profesi guru juga dapat mengalami penundaan meskipun SKTP telah tersedia dalam sistem.
Kendala Rekening Guru
Selain persoalan SKTP, kendala lain yang sering menyebabkan tunjangan profesi belum masuk ke rekening guru adalah kesalahan data pada rekening bank penerima.
Beberapa kasus menunjukkan adanya perbedaan nama pemilik rekening dengan data yang tercatat dalam sistem administrasi pendidikan sehingga bank tidak dapat memproses transfer dana.
Ada pula kondisi ketika rekening bank yang terdaftar sudah tidak aktif sehingga proses penyaluran dana tunjangan profesi guru tidak dapat dilakukan oleh bank penyalur.
Perubahan bank penerima yang belum diperbarui dalam sistem administrasi juga dapat menyebabkan proses pencairan dana tunjangan tertunda hingga data diperbaiki oleh pihak terkait.
Solusi untuk Guru Honorer
Bagi guru honorer yang ingin tetap memperoleh tunjangan profesi, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah berpindah ke sekolah swasta dan memperoleh surat keputusan dari yayasan.
Dengan adanya SK dari yayasan serta pembaruan data di Info GTK, guru honorer masih memiliki peluang untuk diusulkan sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengajuan tersebut biasanya dilakukan melalui sistem SIMTUN yang digunakan pemerintah untuk mengelola proses administrasi pembayaran tunjangan profesi guru.
Namun proses tersebut tetap memerlukan waktu karena data harus diperbarui terlebih dahulu sebelum diajukan serta diverifikasi oleh pihak terkait dalam sistem administrasi pendidikan nasional.
Kasus SKTP valid tapi TPG belum masuk sering terjadi karena pencairan tunjangan profesi guru tidak hanya bergantung pada validasi data di Info GTK tetapi juga pada penerbitan SKTP sebagai dasar hukum pencairan dana.
Keterlambatan penerbitan SKTP dapat disebabkan berbagai faktor seperti mekanisme batch, proses sinkronisasi data Dapodik, peran dinas pendidikan daerah, hingga kesalahan data rekening guru yang terdaftar.
Dengan memahami berbagai faktor tersebut, guru dapat lebih memahami alasan mengapa tunjangan profesi belum cair meskipun data telah valid dan seluruh kewajiban mengajar sudah dipenuhi. (amp)
