BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), bersama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), telah mengambil langkah progresif untuk mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Ketika membahas hal ini, Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan, menggarisbawahi bahwa digitalisasi telah menjadi elemen yang sangat penting dalam upaya modernisasi layanan publik di Indonesia.
Integrasi data lintas kementerian dan lembaga menjadi fokus utama dalam kerangka Government Technology.
Luhut menekankan bahwa peran Kemensos sangat strategis dalam proses ini.
Menurutnya, masalah utama yang selama ini dihadapi dalam penyaluran bansos berakar pada aspek pengelolaan data.
“Yang paling banyak terlibat di sini menurut saya Kementerian Sosial, karena memang persoalan terbesar ada di sana. Tapi sekarang kita lihat sudah mulai bisa diperbaiki,” ujar Luhut dalam pernyataannya pada Rabu, 22 April.
Pemerintah menargetkan perluasan uji coba sistem baru ini ke ratusan daerah di seluruh Indonesia.
Implementasi secara nasional direncanakan akan dimulai pada akhir tahun ini, dan diharapkan dapat berlanjut hingga awal tahun depan.
“Kita targetkan roll out secara nasional mulai akhir tahun ini sampai awal tahun depan, setelah uji coba diperluas dan sistemnya matang,” tegas Luhut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bahwa Kemensos merupakan bagian dari komite percepatan transformasi digital yang memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan sistem dan data dari berbagai kementerian.
“Kebijakan Presiden terkait konsolidasi data dan digitalisasi bansos ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Dalam sebuah uji coba yang dilakukan di Banyuwangi, hasil yang diperoleh menunjukkan dampak signifikan terhadap pengurangan kesalahan data.
Saifullah mengungkapkan bahwa sebelum implementasi sistem baru, tingkat kesalahan data mencapai angka yang sangat tinggi.
“Ketika kita menggunakan data lama, tingkat kesalahan bisa sampai 77 persen. Dengan DTSEN turun jadi sekitar 28 persen. Setelah digitalisasi bansos, itu bisa ditekan sampai di bawah 10 persen,” jelasnya.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi data tidak hanya mampu menekan kesalahan penerima, tetapi juga membantu mengurangi baik inclusion error maupun exclusion error secara signifikan.
Saat ini, tercatat sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, sebanyak 18,25 juta KPM menerima bantuan sembako, sementara sekitar 2,8 juta masyarakat desil 1 masih belum tersentuh oleh program bansos.
Kemensos juga sedang melakukan penataan ulang terhadap penerima bantuan sosial.
Proses ini bertujuan untuk mengalihkan bantuan dari kelompok yang kurang tepat kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Kami mengalihkan dari yang tidak tepat kepada yang lebih berhak, terutama di desil terbawah,” ungkap Saifullah Yusuf.
Transformasi digital dalam penyaluran bansos ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses distribusi bantuan tetapi juga berharap dapat meminimalkan kendala administratif bagi penerima baru.
Dengan digitalisasi yang semakin maju, diharapkan semua pihak dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan tepat waktu.
Dalam konteks lebih luas, perluasan akses terhadap bantuan sosial melalui sistem digital akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi dan akurat, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan. (*/stch/dda)
