BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Desa Sikampuh di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, baru-baru ini menjadi pusat perhatian lantaran puluhan warga berbondong-bondong mendatangi kantor desa pada Rabu (17/9).
Tujuan mereka adalah menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan transparansi anggaran desa serta kebijakan pertanian yang dianggap merugikan buruh tani lokal.
Perwakilan warga, Yugo, menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selama ini dinilai tidak transparan.
Dalam forum tersebut, Yugo mengungkapkan bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan dana desa.
Mereka juga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai alokasi dan penggunaan anggaran tersebut.
“Masyarakat ingin tahu ke mana dana desa digunakan. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi,” ujar Yugo ketika berbicara di hadapan perangkat desa.
Yugo juga mengkritik sistem pelayanan publik di desanya. Menurutnya, pengurusan dokumen seperti SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dinilai belum merata dan birokrasi desa masih jauh dari tertib.
Kritik lainnya ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikampuh yang menurut warga tidak menjalankan tugasnya dengan efektif.
“Selain itu, BPD Sikampuh kami nilai tidak berjalan efektif, bahkan ada anggota yang tinggal di luar negeri,” tambah Yugo.
Selain masalah transparansi anggaran, kebijakan penggunaan alat mesin panen modern atau mesin kombi juga mendapat sorotan tajam.
Warga menilai penggunaan alat tersebut mengurangi peluang kerja bagi buruh tani lokal yang bergantung pada pekerjaan memanen secara tradisional untuk menyambung hidup.
Oleh karena itu, mereka meminta pihak pemerintah desa untuk menghentikan penggunaan alat modern demi melindungi penghasilan warga setempat.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Desa Sikampuh, Misno, memberikan penjelasan terkait beberapa isu yang diangkat oleh warga.
Mengenai tanah kemakmuran desa pada tahun 2024 seluas 38,26 bau yang telah dilelang dan menghasilkan Rp 344 juta masuk ke kas desa di akhir tahun.
Untuk tahun 2025 pula pemasukan dari lelang mencapai Rp105 juta. Dana ini direncanakan untuk pembiayaan pembangunan fisik dan non-fisik di desa.
“Semua uang masuk ke kas desa, dan penggunaannya bisa dilihat di APBDes. Kami terbuka untuk dikritisi,” jelas Misno dengan tegas.
Misno juga mengakui masih adanya kendala teknis dalam pengurusan KIS (Kartu Indonesia Sehat), namun pihaknya telah menyiapkan inovasi berupa sistem layanan digital agar pelayanan bisa lebih cepat dan efisien.
“Kami akan hadirkan mesin layanan digital dan berkoordinasi dengan operator agar pengurusan seperti KIS bisa lebih tertata,” ujarnya optimis.
Dalam menjawab protes warga mengenai penggunaan alat panen modern, pemerintah desa berjanji akan segera menyelenggarakan pertemuan antara pemilik sawah dan para buruh tani untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak.
“Kami akan cari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Misno.
Misno memastikan bahwa kritik dan usulan dari warga akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
Pihaknya juga membuka ruang dialog agar proses pembangunan di desa dapat berlangsung secara partisipatif dan transparan sesuai harapan masyarakat.
Puluhan warga yang memadati Kantor Desa Sikampuh hari itu menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah desa dengan warganya.
Mereka berharap bahwa apa yang disampaikan dapat menjadi titik awal perubahan menuju pemerintahan desa yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Seiring dengan perkembangan teknologi pertanian seperti mesin panen modern, muncul tantangan baru bagi komunitas pedesaan di seluruh negeri termasuk Desa Sikampuh.
Sementara efisiensi adalah keuntungan utama dari teknologi semacam itu, penting bagi pemimpin lokal untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi lokal terutama pada pekerjaan tradisional seperti buruh tani.
Dinamika ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan dialog terbuka antara pemerintah desa dan masyarakatnya guna menemukan keseimbangan antara modernisasi pertanian dengan keberlanjutan sosial-ekonomi penduduk lokal.
Dengan langkah proaktif dari pihak pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan segala permasalahan dapat diselesaikan secara konstruktif sehingga membawa manfaat maksimal bagi semua orang di Desa Sikampuh. (jul/dda)
