BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Pembangunan 15 gerai pergudangan oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kebumen telah rampung pada awal tahun 2026, menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi desa melalui fasilitas pergudangan.
Gerai-gerai ini tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Klirong, Buayan, Sempor, Petanahan, Alian, Pejagoan, Adimulyo, Karanggayam, Ambal, Sruweng, Buluspesantren, dan Gombong.
Dandim 0709 Kebumen, Letkol Inf Eko Majlistyawan Prihantono mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan gerai KDMP di seluruh wilayah Kebumen.
Dari total 460 desa dan kelurahan yang ada, tercatat sudah 177 desa/kelurahan yang melaksanakan pembangunan gerai ini.
“Dari jumlah tersebut, ada 15 desa yang pembangunannya selesai pada akhir bulan ini,” kata Dandim Eko pada Rabu (21/1), kepada awak media.
Untuk mempercepat proses pembangunan ini, berbagai upaya dilakukan seperti melibatkan personel TNI guna membantu proses fisik dan memberikan dukungan sarana serta prasarana berupa alat berat untuk pengurukan lahan.
Kebumen sendiri menempati peringkat ke-12 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terkait progres pembangunan KDMP.
Walaupun begitu, Dandim Eko mengakui adanya sejumlah kendala yang masih dihadapi oleh beberapa desa terutama dalam penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan gerai pergudangan.
Salah satu kendala utama adalah biaya besar yang diperlukan untuk pengurukan lahan.
“Beberapa desa terkendala pengurukan karena anggaran desa tidak mampu,” ungkapnya.
Berdasarkan data terkini, terdapat 16 desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai pergudangan KDMP.
Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Kebumen, Sempor, Sruweng, Sadang, Alian, Padureso, Puring dan Kuwarasan.
“Tahap awal desa berupaya terlebih dahulu. Apabila sudah mentok baru berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan ekonomi pedesaan melalui penyediaan infrastruktur seperti pergudangan.
Fasilitas pergudangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan membantu masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara lebih optimal.
Strategi integrasi TNI dalam proyek semacam ini tidak hanya mempercepat proses konstruksi tetapi juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan institusi militer dalam mendukung pembangunan daerah.
Keterlibatan TNI juga berfungsi sebagai langkah mitigasi risiko terhadap kemungkinan kendala teknis dan logistik selama proses pembangunan berlangsung.
Selain tantangan logistik mengenai lahan, faktor anggaran menjadi isu krusial yang harus diatasi oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat.
Solusi komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap desa dapat memperoleh manfaat dari inisiatif ini tanpa terkendala oleh keterbatasan dana. (mam/dda)
