BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – KPU Kabupaten Banjarnegara resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarnegara sebagai langkah memperkuat pendampingan hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh KPU.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara pada Kamis, 16 Juli 2026.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, Mohamad Syarif Sapto Wiyogo, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Fitriyansah Akbar.
Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran komisioner KPU dan pejabat struktural dari kedua lembaga.
Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Banjarnegara akan memberikan pendampingan, pertimbangan, serta dukungan hukum kepada KPU dalam menjalankan berbagai program dan tugas kelembagaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu.
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Fitriyansah Akbar, menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan KPU untuk memberikan pendampingan hukum secara maksimal.
Menurutnya, keberadaan kejaksaan sebagai mitra strategis diharapkan dapat membantu memastikan seluruh kegiatan dan kebijakan KPU berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan hukum bukan hanya dilakukan ketika muncul permasalahan, tetapi juga sebagai langkah preventif agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.
Dengan demikian, berbagai program maupun kegiatan yang dijalankan KPU dapat terlaksana secara aman, tertib, dan sesuai regulasi.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, Mohamad Syarif Sapto Wiyogo, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang terus memberikan dukungan kepada KPU.
Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga menjadi bagian penting dalam memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu.
Syarif berharap kerja sama tersebut mampu menciptakan tata kelola organisasi yang semakin profesional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Banjarnegara.
Kepastian hukum dalam setiap tahapan dan program KPU juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga integritas lembaga.
Selain memberikan pendampingan hukum, kerja sama ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara KPU dan Kejaksaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul pada penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan kelembagaan lainnya.
Dengan komunikasi yang lebih intensif, potensi sengketa atau persoalan hukum dapat diminimalkan sejak dini.
Kolaborasi antara KPU Banjarnegara dan Kejari Banjarnegara menunjukkan komitmen kedua institusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berlandaskan hukum.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih profesional sekaligus memastikan seluruh kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, KPU Kabupaten Banjarnegara optimistis pelaksanaan berbagai program dan persiapan tahapan pemilu ke depan dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk nyata penguatan tata kelola kelembagaan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. (jud/stch/dda)
