BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kebumen, Eri Listiawan, mengajak mahasiswa serta seluruh pihak yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk berdialog secara terbuka.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi, namun perdebatan sebaiknya tetap berfokus pada substansi program agar menghasilkan solusi yang konstruktif.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya polemik mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Eri menilai, dinamika yang berkembang belakangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perdebatan mengenai pelaksanaan program, tetapi juga dipicu oleh berbagai isu nasional, termasuk mencuatnya kasus hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Eri, sejak pertama kali diperkenalkan, Program Makan Bergizi Gratis memang telah memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.
Sebagian mendukung karena dinilai dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sementara sebagian lainnya mempertanyakan mekanisme pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kesiapan regulasi pendukung.
“Sejak pertama kali digagas, program MBG memang menuai pro dan kontra. Berbagai kalangan mempertanyakan mekanisme pelaksanaan, efektivitas anggaran, manfaat, hingga kesiapan regulasi. Perdebatan tersebut menjadi bagian dari proses demokrasi dalam mengawal kebijakan publik,” kata Eri, Kamis (16/7/2026).
Meski demikian, ia menilai eskalasi penolakan terhadap Program MBG saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Gelombang kritik bahkan muncul hampir bersamaan di berbagai daerah sehingga memunculkan polemik yang semakin luas.
Eri mengingatkan agar diskusi mengenai Program Makan Bergizi Gratis tidak melebar ke berbagai persoalan lain yang justru mengaburkan tujuan utama pembahasan.
Menurutnya, fokus utama seharusnya tetap berada pada evaluasi program, manfaat yang diberikan kepada masyarakat, serta langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan apabila masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
“Saya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat. Kritik terhadap program pemerintah adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun apabila tujuan akhirnya adalah menolak Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan, maka saya mengajak bahkan menantang rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang menolak untuk duduk bersama dalam forum diskusi terbuka,” tegasnya.
Melalui forum dialog tersebut, Eri berharap seluruh pihak dapat menyampaikan argumentasi, data, maupun masukan secara terbuka sehingga pembahasan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau narasi yang berkembang di media sosial.
Ia meyakini komunikasi yang baik akan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, Eri menegaskan bahwa APDESI Kabupaten Kebumen bersama jajaran APDESI di tingkat nasional tetap memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Strategis Nasional Presiden.
Meskipun mendukung, APDESI juga mengakui bahwa implementasi program tersebut masih memerlukan berbagai penyempurnaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Eri, evaluasi terhadap pelaksanaan program perlu terus dilakukan, termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, hingga harmonisasi pelaksanaan di lapangan.
Masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dinilai menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas program ke depan.
Ia berharap kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penolakan semata, tetapi juga diikuti dengan usulan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun kami percaya, dialog dan diskusi yang sehat akan menghasilkan solusi yang lebih baik daripada saling membangun narasi yang memperlebar perbedaan,” ujarnya.
Dengan mengedepankan dialog terbuka, APDESI Kebumen berharap polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih konstruktif.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus memastikan tujuan utama meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal. (mam/stch/dda)
