BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memulai langkah tegas untuk mengatasi permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berasal dari Desa Watuagung, Kecamatan Tambak.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi penanganan ATS yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Dalam proses verifikasi data yang dilakukan, ditemukan bahwa angka ATS tidak sebanyak yang tercatat dalam data administratif.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, menyatakan bahwa Desa Watuagung menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS yang cukup signifikan di wilayah Kabupaten Banyumas.
Dalam peluncuran program percepatan penanganan ATS di Grumbul Siwarak Wetan, Amrin menjelaskan bahwa dari total 426 anak yang terdaftar sebagai ATS di desa tersebut, hanya 177 anak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai ATS.
“Dari hasil verifikasi di Tambak, kami sangat optimis bahwa angka ATS yang sebelumnya diperkirakan mencapai 15 ribu akan berkurang setelah dilakukan proses verifikasi,” ujar Amrin.
Ia menambahkan bahwa identifikasi lebih lanjut di Desa Watuagung menunjukkan fakta menarik mengenai anak-anak yang terdaftar sebagai ATS.
Beberapa anak ternyata sudah bekerja, ada pula yang telah melanjutkan pendidikan di tempat lain atau bahkan berasal dari luar kabupaten.
“Ketika kami bertemu dengan beberapa anak ATS, kami menemukan fakta menarik, seperti adanya anak berusia 17 dan 18 tahun yang baru saja mengenyam pendidikan setingkat SMP,” terangnya.
Pertemuan tersebut juga mengungkap kondisi beberapa anak dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang tunarungu dan penyandang disabilitas.
“Kami harus menangani mereka dengan pendekatan khusus, mengingat ada masalah ekonomi dan faktor geografis yang menyebabkan mereka sulit mengakses sekolah,” jelasnya lebih lanjut.
Optimisasi akses pendidikan non-formal menjadi salah satu strategi utama dalam penanganan ATS ini.
Selain itu, pembentukan relawan ATS juga menjadi bagian penting dalam upaya ini.
“Saat ini kami memiliki 61 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” ungkap Amrin.
PKBM tidak hanya fokus pada akademik semata tetapi juga memberikan bekal keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut.
“Di PKBM, kami menyediakan program pengembangan keterampilan hidup bagi siswa-siswa berusia 17 tahun ke atas. Mereka tidak hanya belajar hal-hal akademik tetapi juga mendapatkan pelatihan keterampilan,” ujarnya menambahkan.
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mendorong agar penanganan ATS dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pihak terkait.
“Penanganan ATS adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Dengan pendekatan multi pihak ini, diharapkan masalah anak tidak sekolah dapat teratasi dengan baik dan memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Krisis pendidikan merupakan tantangan besar bagi banyak daerah, termasuk Kabupaten Banyumas.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk menciptakan solusi nyata bagi masalah anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal.
Keberadaan data statistik menunjukkan besarnya masalah ini, namun langkah-langkah konkret seperti verifikasi data dan pembentukan PKBM adalah langkah awal menuju perubahan.
Melalui verifikasi data yang akurat, Pemkab Banyumas berharap dapat mengidentifikasi penyebab utama mengapa sejumlah anak tidak melanjutkan pendidikan mereka.
Penyebab seperti kondisi ekonomi keluarga dan lokasi geografis akan menjadi perhatian utama dalam merumuskan kebijakan dan program-program edukatif ke depan.
Dengan keberadaan PKBM sebagai wadah belajar alternatif, diharapkan anak-anak dapat memperoleh pendidikan formal maupun non-formal dengan lebih baik dan terarah. (*/stch/dda)
