BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama dari kalangan keluarga prasejahtera, pembangunan delapan Sekolah Rakyat permanen akan segera dimulai.
Kepastian mengenai proyek ini diungkapkan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang lebih akrab disapa Gus Ipul, saat menerima audiensi perwakilan dari delapan pemerintah daerah di kantor Kementerian Sosial pada Kamis (18/6).
Pembangunan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan dukungan konkret kepada komunitas yang membutuhkan.
Proses penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah berhasil diselesaikan oleh beberapa kabupaten yang terlibat, yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.
Gus Ipul menegaskan bahwa lahan tersebut disediakan oleh masing-masing kabupaten atau provinsi dan bahwa pembangunan gedung sekolah akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan,” jelasnya.
Sebelum audiensi tersebut, para bupati dan wakil bupati dari daerah yang terlibat melaporkan bahwa lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat telah siap.
Bahkan sebagian dari lahan tersebut telah melalui tahapan pengukuran dan verifikasi kesiapan.
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan sebagai bagian dari persyaratan memasuki tahap pembangunan.
“Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” ungkapnya dengan optimisme.
Di sisi lain, Bupati Toba, Effendi S. P. Napitupulu, menyampaikan bahwa lahan yang telah mereka siapkan telah dipetakan meskipun proses lanjutan harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada saat ini.
“Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen dan telah mengukur kesiapan lahan tersebut. Namun karena adanya bencana alam di wilayah kami, Kementerian PU masih menunda proses lanjutan,” tambahnya mencerminkan tantangan yang dihadapi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa lahan yang mereka siapkan memenuhi kriteria teknis dan siap ditindaklanjuti untuk pembangunan sekolah.
“Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,” ujarnya dengan harapan agar proses dapat segera dilanjutkan.
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton juga menyampaikan informasi penting terkait penyediaan lahan yang dilakukan melalui kerja sama lintas sektor demi kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat.
“Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare,” katanya menjelaskan langkah kolaboratif yang diambil dalam mendukung pendidikan.
Gus Ipul kemudian melanjutkan arahannya dengan menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bentuk afirmasi bagi masyarakat miskin ekstrem yang dijalankan melalui penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah setempat.
Ia juga merinci bahwa saat ini terdapat 93 titik Sekolah Rakyat permanen yang hampir rampung dalam tahap pembangunan fisiknya sehingga dapat segera berfungsi untuk menampung lebih banyak siswa dari keluarga prasejahtera.
“Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip agar tidak ada praktik korupsi seperti KKN atau suap menyuap dalam pelaksanaannya. Jangan sampai ada titipan dalam proses penerimaan siswa,” ujar Gus Ipul tegas sambil menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dalam program ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penerimaan siswa di Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka seperti pada umumnya sekolah-sekolah lainnya.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota baru kita terima,” lanjutnya memberikan gambaran mengenai mekanisme penerimaan siswa di sekolah tersebut.
Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini dalam upaya mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi bagi sebagian besar warganya, kehadiran program seperti Sekolah Rakyat menjadi sangat penting.
Dengan adanya delapan lokasi tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan ekstrem serta memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. (*/stch/dda)
