BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Selama Sensus Ekonomi 2026, Kabupaten Purbalingga menghadapi tantangan baru yang signifikan akibat perkembangan pesat usaha berbasis digital.
Dalam konteks ini, keberadaan usaha online yang tidak memiliki lokasi fisik menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pendataan ekonomi.
Hal ini berbeda dengan usaha konvensional yang lebih mudah diidentifikasi dan dicatat.
Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga harus menerapkan metode pendataan yang lebih cermat dan inovatif.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, menjelaskan bahwa petugas sensus telah dibekali dengan kemampuan untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak tampak secara langsung.
“Usaha online kebanyakan tidak terlihat secara kasat mata. Misalnya seperti jualan sketsa, affiliate, atau dropshipper, itu semua termasuk usaha online yang harus didata,” ujar Slamet dalam sebuah wawancara pada hari Selasa, 16 Juni 2026.
Pernyataan ini menunjukkan betapa kompleksnya dunia usaha saat ini, di mana banyak aktivitas ekonomi berlangsung tanpa kehadiran fisik yang jelas.
Perkembangan pesat ekonomi digital tidak hanya membawa dampak pada cara berbisnis tetapi juga memperluas cakupan pendataan dalam Sensus Ekonomi.
Slamet menegaskan pentingnya mencakup segala bentuk usaha, baik yang memiliki toko fisik maupun yang beroperasi sepenuhnya di platform digital.
Dengan demikian, petugas sensus memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai jenis aktivitas ekonomi dan memastikan semuanya terdata dengan baik.
Untuk mendukung akurasi pendataan ini, BPS Purbalingga telah melakukan penarikan data atau crawling dari sejumlah platform digital populer.
Data tersebut diperoleh dari berbagai marketplace dan layanan digital seperti Shopee, Tokopedia, GoFood, serta aplikasi sejenis lainnya.
Proses pengumpulan data awal ini sangat krusial karena akan digunakan sebagai bahan verifikasi bagi petugas sensus saat melakukan pendataan di lapangan.
Dalam upaya memperkuat basis data usaha, BPS juga menyusun Statistic Business Register (SBR).
Basis data ini merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber informasi, mulai dari data instansi pemerintah hingga badan usaha milik negara (BUMN), serta hasil dari Sensus Ekonomi sebelumnya pada tahun 2016.
“Seluruh data dalam SBR telah melalui proses pengecekan lapangan atau ground check untuk memastikan validitas informasi,” jelas Slamet lebih lanjut.
Namun demikian, dunia usaha terus mengalami perubahan dinamis yang membuat sejumlah data cepat usang.
Oleh karena itu, BPS memasukkan informasi tersebut ke dalam daftar awal atau prelist usaha yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui langkah-langkah ini, BPS berharap dapat menjaga relevansi dan akurasi data guna menciptakan gambaran yang lebih tepat tentang kondisi ekonomi di Kabupaten Purbalingga. (*/stch/dda)
