BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja dan buruh pada Juli 2025. Program bantuan ini mulai disalurkan secara bertahap melalui rekening bank-bank Himbara maupun langsung lewat kantor pos yang telah ditunjuk.
Penyaluran BSU tahap II kini tengah memasuki proses verifikasi dan validasi. Data calon penerima yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan mencapai 4.535.422 orang.
Angka tersebut menunjukkan besarnya upaya pemerintah dalam menjangkau para pekerja yang layak mendapatkan bantuan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Sehingga kalau ditanya kapan cair? Ada dua isu tadi. Kami sangat hati-hati dalam memastikan data penerima dan kedua tentu administrasi keuangan. Karena anggarannya itu adalah sesuatu yang belum kita rencanakan dari awal tahun,” papar Yassierli.
Pernyataan tersebut menandakan bahwa pihak Kementerian Ketenagakerjaan belum bisa memberikan kepastian mengenai waktu pencairan BSU tahap selanjutnya.
Fokus utama mereka saat ini adalah memastikan keakuratan data dan ketersediaan anggaran sebelum dana disalurkan ke rekening masing-masing penerima.
Hingga awal Juli 2025, dari total sekitar 17,3 juta pekerja dan buruh yang ditargetkan menerima BSU tahun ini, baru sekitar 2,4 juta orang yang sudah menerima dana bantuan langsung ke rekening mereka.
Artinya, proses distribusi masih berlangsung dan akan terus dilakukan secara bertahap.
BSU tahun ini diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan, yang dibayarkan sekaligus untuk dua bulan. Dengan demikian, setiap penerima akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp600 ribu.
Jumlah bantuan BSU ini diharapkan mampu membantu meringankan beban para pekerja yang terdampak situasi ekonomi saat ini.
Melalui akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, informasi terkini mengenai status penyaluran BSU pun disampaikan. Salah satu unggahan pada Jumat, 20 Juni 2025 lalu, menjawab pertanyaan publik mengenai kapan bantuan cair sepenuhnya.
“Tim kami lagi gaspol finalisasi, jadi mohon ditunggu sebentar lagi ya, jangan baper duluan. Karena BSU itu butuh ketepatan, bukan kecepatan semata. Tetap semangat yaa!” tulis akun @kemnaker.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa proses pencairan bantuan BSU memerlukan ketelitian tinggi. Hal ini demi menghindari penyaluran yang salah sasaran atau bermasalah secara administrasi.
Namun demikian, sejumlah penerima melaporkan bahwa BSU mereka belum juga cair, bahkan beberapa mengalami kegagalan pencairan.
Menyikapi hal itu, pemerintah pun memberikan penjelasan mengenai sejumlah penyebab umum yang membuat bantuan tidak bisa masuk ke rekening penerima.
Salah satu penyebab utama adalah masalah pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika NIK tidak sesuai atau belum sinkron dengan data dari Dukcapil, proses pencairan akan tertunda bahkan gagal.
Selain itu, status keaktifan di BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi faktor penentu. Pekerja yang sudah tidak aktif karena pindah kerja, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau tidak lagi dibayarkan iurannya hingga April atau Mei 2025 bisa dipastikan tidak memenuhi syarat penerima BSU.
Pemerintah juga menetapkan batasan pendapatan bagi penerima BSU. Jika gaji yang diterima pekerja lebih dari Rp3,5 juta atau berada di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka bantuan tidak akan diberikan.
Kriteria lainnya adalah tidak menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Jika seseorang telah terdaftar dalam program lain, ia tidak akan menerima BSU agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri juga otomatis menggugurkan kelayakan sebagai penerima. Pemerintah hanya menargetkan pekerja swasta atau sektor informal yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Masalah lain yang kerap muncul berasal dari rekening penerima. Rekening yang tidak aktif, bermasalah, atas nama berbeda, atau bukan dari bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN akan menyebabkan pencairan gagal.
Tak hanya itu, ada pula pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa status tersebut, sistem secara otomatis akan menolak pengajuan sebagai penerima bantuan.
Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah menyarankan beberapa langkah solusi yang bisa dilakukan para pekerja. Pertama, pastikan data kependudukan telah diperbarui di Dukcapil dan NIK sudah sesuai dengan yang terdaftar di BPJS.
Kemudian, cek status keaktifan BPJS Ketenagakerjaan. Jika status tidak aktif atau ada ketidaksesuaian data, segera minta HRD perusahaan untuk memperbarui informasi yang dibutuhkan.
Penting juga untuk memastikan bahwa data upah yang dilaporkan ke BPJS sesuai dengan kenyataan, tidak melebihi batas yang ditetapkan pemerintah. Hal ini bisa dikonfirmasi langsung melalui perusahaan atau aplikasi BPJSTKU.
Jika belum terdaftar sebagai pekerja aktif, segera minta HRD untuk melaporkan status keanggotaan ke BPJS agar bisa diverifikasi dalam tahap penyaluran berikutnya.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, peluang untuk mendapatkan BSU akan lebih besar, dan potensi kegagalan pencairan bisa diminimalkan.
BSU 2025 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat pekerja. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam memastikan kelengkapan dan kevalidan data menjadi hal penting demi kelancaran proses penyaluran bantuan. (fam)
