BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi menunjuk Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap mulai tanggal 15 Maret 2026.
Penunjukan ini dilakukan setelah Bupati Cilacap dan Sekretaris Daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah kasus dugaan setoran tunjangan hari raya (THR).
Penetapan status tersangka ini menandakan adanya dugaan serius terkait permintaan setoran THR dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dugaan tersebut memunculkan permasalahan yang lebih besar, di mana diduga terdapat permintaan dana dari puluhan OPD yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Dalam konteks ini, langkah penunjukan pelaksana tugas diharapkan dapat memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap tetap berjalan dengan baik, terutama di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini.
Pemerintah Provinsi menilai bahwa stabilitas pemerintahan harus dijaga dengan segera, mengingat proses hukum yang tengah menjerat pimpinan daerah.
Ammy Amalia Fatma Surya, dalam pernyataannya pada Minggu, 15 Maret 2026, mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kelangsungan roda pemerintahan agar tidak terhenti akibat permasalahan hukum yang dihadapi.
“Ini penting dan sangat urgent, karena roda pemerintahan harus tetap berjalan,” kata Ammy dengan tegas.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas masing-masing.
Kewenangan yang ada pada setiap aparatur harus digunakan sebaik mungkin tanpa menyalahgunakannya.
“Saya ingin mengingatkan kembali kepada kepala OPD ke depan untuk lebih menjaga integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangan serta tidak menyalahgunakannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Ammy, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap telah memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan pemerintahan daerah di tengah situasi sulit saat ini.
Dukungan ini sangat diharapkan mampu menjaga stabilitas pemerintahan agar tetap berfungsi dengan baik.
“Kami ingin ke depan pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Ammy juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan segera menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi pemerintahan di tingkat daerah. Penunjukan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang.
“Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Pembangunan juga harus tetap berjalan,” tegasnya menekankan komitmennya terhadap kelangsungan pelayanan masyarakat.
Dalam konteks ini, ia berharap agar seluruh kepala OPD tetap solid dan bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dukungan internal dari pemerintah daerah dinilai sebagai kunci untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun terjadi perubahan struktural dalam kepemimpinan daerah akibat kasus hukum yang sedang berlangsung.
“Kuncinya ada pada dukungan dan kerja sama semua kepala OPD,” tandasnya.
Selain berbicara tentang pentingnya kerjasama antar OPD, Ammy juga menyoroti perlunya respons cepat dari pemerintah daerah terhadap aduan masyarakat yang masuk.
Ia meminta agar seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa ada kendala yang berarti.
“Pembangunan tidak boleh berhenti, termasuk kegiatan pelayanan publik semuanya harus tetap berjalan,” jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwannudin Iskandar juga memberikan tanggapan positif terkait penunjukan ini.
Ia menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Iwannudin menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan dukungan penuh agar pemerintahan di Cilacap dapat terus berlanjut meskipun dalam situasi yang sulit saat ini.
“Seluruh kepala OPD koordinasinya sangat baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan dukungan,” ungkap Iwannudin dengan optimisme tinggi mengenai stabilitas pemerintahan lokal di Cilacap pasca penunjukan Ammy sebagai Plt Bupati.
Dalam konteks dukungan tersebut, organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dinyatakan siap membantu Pemerintah Kabupaten Cilacap agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlanjut dengan baik meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan saat ini.
Melihat situasi ini, penunjukan Ammy Amalia Fatma Surya sebagai Plt Bupati menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap. (jul/stch/dda)
