BANYUMASEKSPRES.ID, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi memasuki tahun pertama pelaksanaannya sejak pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025.
Dengan genap berjalan selama satu tahun pada 6 Januari 2026, berbagai pihak mulai melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Sejumlah capaian positif mulai terlihat selama pelaksanaan program tersebut.
Namun di sisi lain, berbagai tantangan dan persoalan implementasi juga muncul sehingga memerlukan perhatian serius agar manfaat MBG dapat dirasakan secara lebih optimal di masa mendatang.
Pengamat kebijakan kesehatan dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., menilai bahwa secara umum terdapat beberapa perkembangan positif yang layak dicatat selama tahun pertama pelaksanaan MBG.
Menurutnya, program ini telah memberikan dampak awal terhadap perbaikan pola konsumsi dan pengetahuan gizi pada anak.
“Evaluasi satu tahun MBG, pertama dampak positif awal yang saya bisa catat adalah terjadi peningkatan keragaman diet (pola makan), perbaikan pengetahuan gizi anak, beberapa studi lokal menunjukkan peningkatan status gizi anak secara statistik,” kata Dicky kepada Health Liputan6.com lewat pesan suara dikutip pada Senin (5/1/2026).
Peningkatan keragaman pola makan menjadi salah satu indikator penting karena menunjukkan bahwa anak-anak mulai mendapatkan asupan nutrisi yang lebih beragam dibanding sebelumnya.
Selain itu, meningkatnya pemahaman mengenai gizi juga dinilai dapat memberikan manfaat jangka panjang terhadap perilaku konsumsi makanan sehat di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Dicky juga mengungkapkan bahwa sejumlah penelitian awal di berbagai daerah menunjukkan adanya potensi kontribusi program MBG terhadap penurunan kasus malnutrisi dan stunting.
Meski demikian, hasil kajian tersebut masih berada pada tahap awal dan belum dipublikasikan secara resmi.
“Meski hasilnya belum dipublikasi tapi ini adalah evaluasi awal,” katanya.
Di balik sejumlah perkembangan yang dinilai menjanjikan tersebut, Dicky menegaskan bahwa masih terdapat beberapa catatan penting yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, konsep dasar MBG memang cukup kuat, tetapi pelaksanaan di lapangan memperlihatkan sejumlah kelemahan yang perlu segera diperbaiki.
Salah satu persoalan yang paling menjadi perhatian adalah munculnya kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa wilayah selama program berlangsung.
Kejadian tersebut dinilai menjadi indikator adanya celah dalam sistem pengawasan keamanan pangan yang diterapkan.
“Pertama terkait insiden keracunan. Telah terjadi keracunan massal di berbagai wilayah yang mengindikasikan kelemahan dalam penjaminan mutu sanitasi pangan, rantai pasok, dan juga pemantauan keamanan makanan,” jelas Dicky.
Menurutnya, keamanan pangan merupakan aspek fundamental yang tidak dapat ditawar dalam program penyediaan makanan skala besar.
Oleh karena itu, sistem pengawasan mutu, proses distribusi, hingga standar sanitasi harus diperkuat agar risiko serupa tidak kembali terjadi.
Selain masalah keamanan pangan, keterbatasan sarana dan prasarana juga masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di sejumlah daerah.
Kondisi ini berdampak pada kemampuan penyelenggara dalam menjaga kualitas layanan secara merata.
“Hal kedua yang jadi catatan kritis adalah keterbatasan infrastruktur. Jadi, keterbatasan dapur dengan fasilitasnya di banyak daerah menyebabkan target cakupan tertunda dan kualitas makanan sulit dikontrol secara seragam,” tambahnya.
Tantangan Koordinasi Antarinstansi Masih Menjadi Kendala
Selain persoalan teknis, koordinasi lintas sektor juga dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
Padahal keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerja sama banyak pihak yang terlibat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Antara sekolah, lembaga kesehatan dalam hal ini puskesmas, dinas kesehatan, penyedia makanan dan penanggung jawab kebijakan. Sehingga monitoring dan evaluasi berdampak tidak optimal di berbagai wilayah,” katanya.
Koordinasi yang belum berjalan optimal berpotensi memengaruhi kualitas pemantauan serta evaluasi program.
Akibatnya, berbagai masalah yang muncul di lapangan tidak selalu dapat terdeteksi dan ditangani secara cepat.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Dicky menyimpulkan bahwa program MBG memang memberikan manfaat terhadap perbaikan kondisi gizi harian anak dan perilaku konsumsi pangan yang lebih baik.
Namun manfaat tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya merata.
“Jadi simpulan awalnya, Program MBG ini memberi dampak positif parsial terhadap kondisi gizi harian anak dan perilaku gizi.”
“Tetapi ketidakamanan pangan, kualitas implementasi yang tidak merata, dan manajemen risiko kesehatan masih belum memadai menjadi catatan kritis yang signifikan dalam pelaksanaan tahun pertama dari MBG ini,” ujarnya.
Efektivitas MBG dalam Menurunkan Angka Stunting
Pembahasan mengenai efektivitas MBG juga tidak lepas dari target penurunan angka stunting yang selama ini menjadi fokus pemerintah.
Menurut Dicky, persoalan stunting tidak dapat disederhanakan hanya sebagai masalah kurang makan atau kekurangan gizi pada usia sekolah.
“Jadi bukan hanya bicara gizi ibu dan anak, tapi ada sanitasi, penyakit infeksi berulang, ada juga faktor determinan sosial ekonomi khususnya selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK).”
Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi yang dipengaruhi banyak faktor dan terjadi dalam jangka panjang.
Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding sekadar pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah.
“Nah, memang MBG ini berupaya menyediakan gizi yang lebih optimal bagi anak sekolah, tapi stunting sebagian besar ditetapkan sebelum usia sekolah terutama 1000 HPK atau sejak kehamilan sampai usia 2 tahun.”
Dengan demikian, pemberian makanan bergizi pada anak usia sekolah belum tentu mampu memperbaiki kondisi stunting yang telah terjadi sebelumnya.
“Jadi, sambungnya, pemberian MBG pada anak usia sekolah belum tentu atau tidak menjamin perbaikan stunting yang sudah terjadi.”
Dicky menekankan bahwa MBG harus diposisikan sebagai salah satu bagian dari strategi yang lebih luas dalam upaya pencegahan stunting nasional.
“Artinya, MBG ini tidak boleh atau tidak dapat dijadikan satu-satunya strategi untuk menurunkan angka stunting secara signifikan tanpa intervensi gizi ibu hamil, penguatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, dan pemberdayaan keluarga.”
Kelompok Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Tetap Menjadi Prioritas
Sejalan dengan pentingnya intervensi sejak awal kehidupan, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah memperluas cakupan penerima manfaat MBG kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita atau yang dikenal sebagai kelompok B3.
Kebijakan tersebut dilakukan karena kelompok tersebut berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak pada masa depan.
Periode ini sering disebut sebagai masa emas yang tidak dapat diulang sehingga membutuhkan perhatian khusus.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan tersebut tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Menurut BGN, keberlanjutan layanan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus tetap berjalan tanpa dipengaruhi kalender akademik maupun periode libur sekolah.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kelompok yang paling membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap asupan gizi yang memadai.
Memasuki tahun 2026, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dijadwalkan kembali berjalan secara serempak mulai 8 Januari 2026.
Sebelumnya, pada tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026, pemerintah menetapkan masa persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Tahap tersebut mencakup kesiapan dapur, sistem distribusi, sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan standar keamanan pangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada tahun kedua.(taa)
