BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam konteks anggaran negara yang semakin terbebani, akademisi Teknik Sipil dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, memberikan sorotan tajam terhadap pengeluaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus meningkat.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan anggaran subsidi tersebut agar dapat mempercepat pembenahan transportasi umum di berbagai daerah di Indonesia.
Djoko Setijowarno, yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengungkapkan keprihatinannya terkait ketidakadilan dalam distribusi subsidi BBM yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 93 persen konsumsi BBM subsidi justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi.
Sementara itu, sektor transportasi umum hanya menikmati 3 persen dari total subsidi, sedangkan transportasi barang mendapatkan porsi sebesar 4 persen.
“Persoalan ini menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang 40 persen dari total konsumsi BBM nasional. Ironisnya, mayoritas manfaat dari subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu, yaitu pemilik kendaraan pribadi,” ujarnya dengan nada penuh keprihatinan.
Djoko mencatat bahwa fluktuasi anggaran subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia (ICP), nilai tukar Rupiah, serta volume konsumsi.
Sebelumnya, anggaran subsidi sempat menyentuh angka Rp 394,3 triliun pada tahun 2025.
Namun, pada tahun 2026, pemerintah mematok anggaran subsidi tersebut menjadi Rp 210,1 triliun.
Djoko menekankan bahwa membangun sistem transportasi publik yang mapan menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045.
Namun realitas di lapangan sangat memprihatinkan. Dari total 514 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, hanya sekitar 45 daerah atau sekitar 9 persen yang telah berhasil memodernisasi sistem transportasi umumnya.
“Bahkan masih ada daerah-daerah yang operasional transportasi umumnya masih sangat bergantung pada APBN,” ungkapnya merujuk pada kota-kota seperti Balikpapan dan Manado.
Kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik juga menjadi fokus perhatian Djoko Setijowarno.
Ia mengusulkan agar pemerintah menghentikan subsidi pembelian motor listrik secara umum sebesar Rp 5 juta per unit.
Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih efektif jika dialihkan untuk menstimulus pembangunan infrastruktur transportasi publik di daerah-daerah yang membutuhkan.
“Jika tetap ingin memberikan subsidi untuk kendaraan listrik, maka sebaiknya diarahkan khusus bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP),” sarannya.
Ia mengambil contoh keberhasilan penggunaan motor listrik di Kabupaten Asmat yang sudah berjalan mandiri sejak tahun 2007 sebagai bukti bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata jika dilakukan dengan tepat.
Djoko juga menekankan pentingnya pembenahan transportasi umum agar dapat memberikan manfaat yang jauh lebih luas bagi masyarakat.
“Jika kita dapat memperbaiki sistem transportasi umum ini, maka pemerintah bisa memberikan tarif murah atau bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh hingga lansia,” pungkasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sistem transportasi yang baik tidak hanya akan menciptakan efisiensi fiskal tapi juga berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat luas.
Selain itu, sistem transportasi publik yang terintegrasi akan meningkatkan keselamatan berkendara serta mendorong konektivitas regional yang lebih merata.
Melihat kondisi saat ini di mana ketergantungan terhadap kendaraan pribadi semakin meningkat dan berdampak negatif terhadap kemacetan serta polusi udara, Djoko Setijowarno menyerukan perlunya inovasi dalam sektor transportasi publik.
Ia yakin bahwa dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap infrastruktur transportasi publik dan pengalihan subsidi BBM ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas akan membawa perubahan signifikan.
“Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045, reformasi sistem transportasi publik harus menjadi prioritas utama,” tegas Djoko lagi.
Sebagai penutup dari pernyataannya, Djoko Setijowarno berharap agar semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dapat bersinergi dalam rangka mewujudkan sistem transportasi publik yang efisien dan berkeadilan sosial.
Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bisa terwujud melalui aksesibilitas yang lebih baik dalam menggunakan fasilitas transportasi umum. (*/stch/dda)
