BANYUMASEKSPRES.ID, Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang ditargetkan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, masih dalam proses penyelesaian.
Namun, dinamika sosial di wilayah yang sedang berkembang ini sudah mulai menunjukkan perubahan yang signifikan.
Salah satu fenomena yang mencuat dan kini menjadi sorotan adalah meningkatnya aktivitas prostitusi, baik secara konvensional maupun melalui platform daring, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian operasi penertiban sejak awal tahun 2025.
Dalam operasi-operasi tersebut, sebanyak 64 perempuan terjaring karena terlibat dalam praktik prostitusi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui media online.
“Operasi dilaksanakan dalam tiga gelombang hingga pertengahan tahun ini. Kami memantau aktivitas tersebut melalui media sosial serta laporan dari masyarakat setempat. Kebanyakan pelaku menyewa kamar penginapan untuk menawarkan jasa mereka melalui aplikasi daring dan kemudian berpindah-pindah tempat,” ujar Bagenda pada Selasa (8/7/2025).
Tarif yang dipatok oleh para pekerja seksual ini berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu per pertemuan. Harga tersebut belum termasuk biaya sewa kamar penginapan yang bisa mencapai Rp300 ribu per malam.
Fenomena ini tidak hanya melibatkan perempuan dari daerah sekitar IKN saja. Beberapa di antara mereka diketahui berasal dari kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bandung, dan Yogyakarta.
Menurut Bagenda, alasan kedatangan para pelaku beragam, tetapi sebagian besar tertarik dengan tingginya permintaan serta perputaran uang di sekitar wilayah IKN yang sedang mengalami perkembangan ekonomi pesat.
Meskipun secara administratif IKN berada di bawah pengelolaan Otorita IKN, penegakan ketertiban masyarakat dan penanganan praktik prostitusi masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten setempat.
Bagenda menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengantisipasi dampak sosial yang mungkin muncul seiring bertambahnya jumlah pendatang baru.
“Banyak dari mereka datang tanpa identitas jelas. Oleh karena itu, kami meminta agar penginapan dan tempat sewa kamar lebih ketat dalam memeriksa dokumen tamu mereka. Penanganan masalah ini tidak bisa hanya bergantung pada razia semata,” tambahnya.
Setelah penertiban dilakukan, para perempuan yang diamankan diberikan pembinaan dan diminta untuk meninggalkan wilayah tersebut dalam waktu dua hingga tiga hari.
Meskipun tidak dikenai sanksi pidana, langkah ini diharapkan dapat menjadi peringatan agar praktik serupa tidak terulang.
Fenomena meningkatnya prostitusi ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama melalui media sosial.
Banyak pihak menyayangkan kemunculan praktik prostitusi sebelum IKN sepenuhnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Ada juga suara-suara yang mengingatkan agar pembangunan fisik IKN dibarengi dengan perhatian serius terhadap dinamika sosial yang menyertainya.
Bagenda berharap ke depannya akan tercipta sinergi antara aparat keamanan, pengelola penginapan, dan warga setempat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertib.
“Tentunya kita semua ingin agar IKN berkembang sebagai kota yang tertata rapi dan bukan menjadi lahan subur bagi praktik-praktik sosial menyimpang,” pungkasnya dengan penuh harap.
Dalam konteks perkembangan kota baru seperti IKN Nusantara ini, tantangan sosial seperti prostitusi bisa muncul akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan urbanisasi masif.
Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga tatanan sosial tetap kondusif.
Kesadaran akan dinamika sosial yang muncul bersamaan dengan pembangunan fisik sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terfokus pada infrastruktur tetapi juga pada kesejahteraan komunitas lokal serta pendatang baru di daerah tersebut. (*stch)
