BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan harga sejumlah barang yang dijual di pusat perbelanjaan akan mulai mengalami kenaikan pada kuartal IV 2026 atau sekitar Oktober hingga Desember.
Proyeksi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi yang saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha, mulai dari kenaikan harga bahan baku, biaya energi, hingga ongkos logistik.
Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, mengatakan tekanan biaya produksi yang terus meningkat membuat produsen harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menghasilkan barang yang akan dipasarkan pada akhir tahun.
Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap harga jual produk di tingkat konsumen apabila tidak ada perbaikan kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.
Menurut Alphonzus, barang-barang yang akan dipasarkan pada kuartal IV diproduksi menggunakan bahan baku yang saat ini sudah mengalami kenaikan harga.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turut memberikan tekanan tambahan, terutama bagi produk yang masih bergantung pada bahan baku maupun komponen impor.
“Stok barang dalam jumlah besar akan diproduksi menggunakan bahan baku yang harganya sudah naik. Sekarang harga energi naik, biaya logistik naik, harga bahan baku naik,” kata Alphonzus, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga barang sebenarnya bukan pilihan utama bagi pelaku usaha.
Dunia ritel menyadari bahwa daya beli masyarakat masih menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan penjualan.
Karena itu, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin menahan kenaikan harga selama kondisi masih memungkinkan.
Menurutnya, menaikkan harga merupakan langkah terakhir yang akan ditempuh setelah berbagai upaya efisiensi dilakukan.
Pelaku usaha berharap situasi ekonomi membaik sehingga tekanan biaya produksi dapat berkurang sebelum memasuki musim belanja akhir tahun.
APPBI juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan berbagai faktor yang memicu kenaikan biaya produksi.
Beberapa aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian antara lain harga bahan baku, tarif logistik, biaya distribusi, hingga harga energi yang berpengaruh langsung terhadap biaya operasional industri.
“Jadi, sebetulnya kami tetap berharap pemerintah bisa segera mengatasi situasi ini sebelum kuartal IV 2026,” ujar Alphonzus.
Sebagai langkah antisipasi, pelaku usaha telah menyiapkan berbagai strategi agar harga produk tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.
Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dalam proses produksi sehingga biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk secara signifikan.
Selain itu, sejumlah perusahaan juga mulai mempertimbangkan menghadirkan produk dalam ukuran atau kemasan yang lebih kecil.
Strategi ini dinilai dapat menjaga harga jual tetap terjangkau meskipun biaya produksi mengalami peningkatan.
Tidak hanya itu, pusat perbelanjaan bersama para tenant juga akan memperbanyak program promosi, potongan harga, hingga berbagai kegiatan belanja menarik untuk mempertahankan minat konsumen.
Program diskon diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan positif.
Alphonzus menilai pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan ekonomi domestik.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Apabila daya beli masyarakat tetap terjaga, sektor perdagangan dan ritel diyakini akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
Sebaliknya, apabila konsumsi masyarakat melemah akibat kenaikan harga barang, maka dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai sektor usaha lainnya.
Karena itu, APPBI berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, memperbaiki sistem logistik nasional, serta mengendalikan harga energi dan bahan baku.
Dengan langkah tersebut, tekanan terhadap harga barang di pusat perbelanjaan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat menjelang periode belanja akhir tahun 2026. (*/stch/dda)
