BANYUMASEKSPRES.ID, Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 tetap menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial penting bagi pekerja dan keluarganya.
Manfaat ini memberikan santunan tunai kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sehingga membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
Pada awal 2026, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program JKM melalui kebijakan keringanan iuran bagi pekerja sektor informal.
Pemerintah menetapkan diskon 50 persen iuran JKK-JKM untuk pekerja bukan penerima upah, sehingga iuran turun dari Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan.
Manfaat JKM yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan meliputi santunan kematian, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus, biaya pemakaman, serta beasiswa pendidikan untuk maksimal dua anak peserta.
Berdasarkan informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan, santunan berkala dapat mencapai Rp12 juta dan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta, dengan tambahan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo, Herry Yudisthira, menjelaskan bahwa ahli waris peserta berhak menerima santunan JKM sebesar Rp42 juta sesuai regulasi yang berlaku.
“Ahli waris menerima santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta,” ujar Herry dalam laporan penyaluran klaim JKM terbaru pada 2025.
Prosedur klaim JKM BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui kantor cabang terdekat atau kanal layanan resmi yang disediakan BPJS. Ahli waris diwajibkan melaporkan peristiwa kematian peserta dan mengajukan klaim sesuai alur yang telah ditetapkan.
Dokumen utama yang harus disiapkan dalam klaim JKM meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan fotokopi KTP peserta serta ahli waris.
Selain itu, akta kematian dan fotokopi Kartu Keluarga menjadi syarat administratif wajib dalam proses pencairan manfaat.
BPJS Ketenagakerjaan juga mensyaratkan surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang untuk memastikan legalitas penerima santunan.
Jika ahli waris merupakan pasangan sah peserta, maka buku nikah atau dokumen pernikahan resmi perlu dilampirkan sebagai bukti hubungan keluarga.
Dokumen pendukung tambahan dapat diminta apabila terdapat kondisi khusus, seperti peserta yang bekerja di luar negeri atau dalam kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Untuk PMI, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan manfaat JKM yang dapat mencapai total Rp85 juta selama masa bekerja, termasuk santunan kematian dan biaya pemakaman.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan santunan JKM secara rutin kepada keluarga peserta yang meninggal dunia di berbagai daerah.
Di Natuna, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan tunai puluhan juta rupiah kepada ahli waris peserta yang wafat, sebagai bentuk komitmen perlindungan sosial.
Penyaluran manfaat JKM juga mencakup kelompok petugas publik yang terdaftar sebagai peserta aktif.
Pemerintah mencatat bahwa jumlah klaim JKM untuk petugas ad-hoc Pemilu mencapai Rp42 juta per kasus, dengan tambahan beasiswa pendidikan hingga Rp174 juta untuk anak peserta.
Untuk mempercepat proses klaim, BPJS Ketenagakerjaan menganjurkan ahli waris memastikan status kepesertaan aktif sebelum mengajukan klaim. Data peserta yang lengkap dan valid dapat mempercepat proses verifikasi serta pencairan dana santunan.
Secara hukum, pelaksanaan program JKM berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.
Regulasi ini menjadi dasar resmi bagi BPJS dalam menetapkan manfaat, prosedur klaim, serta hak ahli waris peserta.
Kebijakan diskon iuran JKM 2026 bagi pekerja sektor transportasi dan informal diharapkan dapat memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan iuran yang lebih terjangkau, semakin banyak pekerja mandiri seperti driver ojek online dan sopir yang terlindungi dari risiko kematian.
Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan literasi masyarakat terkait manfaat JKM dan prosedur klaimnya.
Dengan pemahaman yang baik tentang dokumen, alur klaim, dan manfaat yang tersedia, program JKM diharapkan semakin optimal melindungi keluarga pekerja di Indonesia. (sgsa)
