BANYUMASEKSPRES.ID, Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.
Hingga saat ini, skema kebijakan tersebut belum diputuskan karena masih disusun secara bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pembahasan tersebut menjadi perhatian karena keterlibatan kantin sekolah dinilai dapat mendukung kelancaran distribusi Program Makan Bergizi Gratis.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh mekanisme pelaksanaan masih memerlukan kajian secara menyeluruh agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai tujuan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan final mengenai peran kantin sekolah maupun bentuk pelayanan lain yang akan mendukung pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Pelibatan Kantin Sekolah Masih Disusun Bersama BGN
Menurut Abdul Mu’ti, penyusunan kebijakan mengenai keterlibatan kantin sekolah masih berlangsung bersama Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam,” kata Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Minggu (5/7).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah masih mematangkan berbagai aspek pelaksanaan sebelum kebijakan resmi diterapkan.
Kajian dilakukan agar setiap keputusan mampu mendukung keberhasilan program sekaligus memberikan manfaat secara optimal bagi para penerima.
Selain membahas skema distribusi, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai mekanisme pendukung agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara efektif di lingkungan sekolah.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa salah satu hasil rapat tingkat menteri yang telah diputuskan berkaitan dengan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam kebijakan terbaru tersebut, bantuan makanan bergizi nantinya tidak akan diberikan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi mereka yang memang membutuhkan.
“Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut diambil agar manfaat program dapat lebih tepat sasaran.
Pemerintah ingin memastikan anggaran yang disiapkan benar-benar dapat menjangkau kelompok siswa yang paling membutuhkan sehingga tujuan utama program dapat tercapai secara maksimal.
Meski sasaran penerima manfaat telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri, tata cara penerapan di lapangan masih terus disusun agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala ketika mulai diterapkan.
Mekanisme Pelaksanaan Masih Disiapkan Pemerintah
Kemendikdasmen menyebut bahwa penyusunan mekanisme pelaksanaan masih berlangsung.
Pemerintah ingin memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik sehingga implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara terarah.
“Mekanismenya bagaimana, sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Penyusunan mekanisme tersebut menjadi bagian penting karena akan menentukan bagaimana proses penyaluran manfaat dapat dilakukan secara efektif kepada siswa yang menjadi sasaran penerima.
Dengan mekanisme yang matang, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengurangi efektivitas distribusi di berbagai sekolah.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kewenangan utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berada di tangan Badan Gizi Nasional.
Sementara itu, Kemendikdasmen berperan memberikan berbagai masukan terkait pelaksanaan program agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai.
Kemendikdasmen juga memberikan berbagai pertimbangan mengenai implementasi di lingkungan pendidikan agar pelaksanaan MBG dapat mendukung proses belajar siswa secara lebih optimal.
Selain membahas distribusi makanan bergizi, pemerintah juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat.
Abdul Mu’ti menilai Program Makan Bergizi Gratis akan lebih efektif apabila diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
“Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima, itu yang dilayani,” katanya.
Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan terbaru sehingga pemerintah dapat memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas gizi peserta didik.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi siswa.
Menurut Abdul Mu’ti, program tersebut juga diarahkan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah melalui pembiasaan pola hidup sehat.
Program MBG menjadi salah satu bagian dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang mendorong peserta didik untuk terbiasa mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
“Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung pembentukan kebiasaan positif yang diharapkan terus diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Kemendikdasmen memastikan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terus dilakukan selama proses penyusunan kebijakan berlangsung.
Kementerian akan menunggu aturan lanjutan yang nantinya diterbitkan oleh BGN sebagai institusi yang memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG,” katanya.
Dengan koordinasi yang terus berjalan, pemerintah berharap seluruh kebijakan terkait Program Makan Bergizi Gratis, termasuk kemungkinan pelibatan kantin sekolah, dapat segera memiliki mekanisme yang jelas sehingga implementasinya berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.(taa)
