BANYUMASEKSPRES.ID, Indonesia saat ini menghadapi krisis kesehatan yang sangat serius akibat tingginya kasus tuberkulosis (TBC). Dengan jumlah kasus mencapai 1.090.000, negara ini menempati peringkat kedua di dunia, hanya kalah dari India yang mencatat 2,8 juta kasus.
Lebih dari itu, angka kematian akibat TBC di Indonesia juga sangat tinggi, mencapai 125 ribu kasus. Situasi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera bertindak melalui berbagai strategi penguatan sistem kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya penambahan dokter spesialis, khususnya di bidang paru. Menurutnya, salah satu kunci pengendalian TBC adalah keberadaan dokter paru di setiap kabupaten dan kota.
“Alasan setiap kabupaten dan kota membutuhkan kehadiran spesialis adalah karena adanya persoalan penyakit paru, terutama terkait resistensi obat, yang memerlukan tenaga ahli yang kompeten untuk penanganannya,” ujar Dante saat ditemui media di Jakarta Timur, Kamis (12/6/2025).
Dante menyampaikan bahwa pasien TBC yang mengalami resistensi obat membutuhkan tindak lanjut medis dengan metode penanganan yang lebih spesifik. Tanpa dokter spesialis paru, pengobatan terhadap pasien kategori ini sangat berisiko tidak optimal.
Selain dokter paru, krisis juga terjadi pada ketersediaan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Padahal, peran mereka sangat vital dalam proses diagnosis TBC secara akurat melalui pemeriksaan laboratorium lanjutan.
Dokter spesialis mikrobiologi klinik memiliki peran penting dalam mendeteksi infeksi bakteri melalui berbagai metode seperti kultur, pemeriksaan molekuler cepat, serta pengujian resistensi terhadap obat. Hasil dari analisis ini menjadi dasar bagi dokter klinis untuk menentukan terapi pengobatan yang sesuai.
Namun, jumlah tenaga ahli ini masih sangat terbatas. Hingga kini, hanya ada 367 dokter spesialis mikrobiologi klinik yang aktif di Indonesia. Sementara kebutuhan nasional berada di angka 1.252 dokter.
“Sampai sekarang, jumlah dokter spesialis mikrobiologi klinik baru mencapai 367 orang, padahal jika melihat dari sisi kebutuhan, seharusnya ada 1.252 dokter. Artinya, kita baru memenuhi sekitar 26,6 persen dari total kebutuhan,” ujar Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), drg Arianti Anaya, MKM.
Kekurangan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan realisasi, yang bisa berdampak langsung pada kecepatan diagnosis dan efektivitas penanganan kasus TBC di berbagai wilayah Indonesia.
“Selisih inilah yang tentu kami upayakan solusinya, salah satunya dengan membentuk program fellowship bersama kolegium dan institusi pendidikan guna memastikan distribusi dokter spesialis mikrobiologi berjalan lebih merata,” lanjutnya.
Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada produksi dokter spesialis baru, tetapi juga memperbaiki sistem distribusinya. Tujuannya agar seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil, bisa memiliki akses yang setara terhadap layanan spesialis.
Salah satu langkah strategis yang sedang dipertimbangkan adalah menugaskan residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di tahap akhir ke wilayah-wilayah yang masih kekurangan tenaga spesialis. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat distribusi dan sekaligus memperluas pengalaman para dokter muda.
Dante menilai bahwa peserta PPDS yang telah memasuki tahun akhir pendidikan sudah memiliki ilmu yang cukup. Tinggal dibekali pengalaman lapangan di berbagai kondisi pelayanan kesehatan untuk memperkaya perspektif mereka.
“Mereka, para residen PPDS tahap akhir, dalam beberapa tahun terakhir sudah memiliki bekal ilmu yang cukup. Di tahun terakhir, mereka justru membutuhkan pengalaman yang lebih beragam, salah satunya dengan dikirim ke daerah, agar distribusi tenaga medis bisa lebih merata,” ujar Dante.
Guna menunjang strategi ini, pemerintah daerah akan memberikan insentif khusus bagi para dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah. Dengan demikian, diharapkan para dokter bisa merasa nyaman dan betah di lokasi penempatan.
Pemberian insentif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan pelayanan kesehatan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Hal ini sangat penting agar tidak ada pasien TBC yang tertinggal dalam akses pengobatan.
Penanganan TBC memang bukan perkara mudah, terutama dalam menghadapi tantangan resistensi obat dan diagnosis yang akurat. Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah, peluang untuk keluar dari krisis ini masih sangat terbuka.
Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemerataan sumber daya manusia. Perluasan layanan TBC yang ditangani langsung oleh dokter spesialis akan berdampak besar terhadap penurunan angka kematian akibat penyakit ini.
Investasi di bidang kesehatan, terutama penguatan tenaga spesialis, merupakan langkah esensial menuju Indonesia yang lebih sehat. Tanpa langkah serius dalam distribusi dan pelatihan dokter, beban penyakit seperti TBC akan terus menghantui sistem kesehatan nasional.
Kini saatnya menyadari bahwa pengendalian penyakit menular seperti TBC memerlukan strategi menyeluruh, termasuk reformasi distribusi dokter spesialis dan insentif yang menarik. Pemerataan layanan kesehatan adalah kunci keberhasilan pengendalian epidemi seperti TBC.
Dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpeluang besar menurunkan beban TBC secara signifikan. Masyarakat pun berhak mendapatkan layanan terbaik tanpa dibatasi oleh geografis atau ketersediaan dokter. (Okt)
