BANYUMASEKSPRES.ID, Terbongkarnya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Di bawah kepemimpinan baru, BGN mulai menyiapkan berbagai langkah pembenahan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program nasional tersebut.
Perbaikan yang disiapkan mencakup penataan penerima manfaat, pembenahan dapur, hingga penyusunan pola distribusi baru.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pengawasan pelaksanaan program MBG.
Penataan dilakukan secara menyeluruh mulai dari evaluasi ribuan titik layanan hingga perhitungan kebutuhan anggaran nasional.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto agar semakin tepat sasaran.
Salah satu fokus utama BGN adalah melakukan refocusing terhadap kelompok penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut pihaknya tengah mengkaji ulang sasaran penerima manfaat program tersebut.
Menurut Nanik, sekolah yang siswanya telah memiliki akses gizi memadai kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas.
“Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik,” kata Nanik usai dilantik menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta.
BGN berencana memusatkan program kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
Perhitungan ulang jumlah penerima manfaat juga akan dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan lebih efektif.
“Apakah 63 juta penerima manfaat saat ini benar-benar membutuhkan, atau justru bisa dikurangi lalu dialihkan kepada mereka yang belum memperoleh MBG,” ujarnya.
Dalam kebijakan baru tersebut, kelompok prioritas akan difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BGN juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program pada kelompok sasaran tersebut.
Selain penataan penerima manfaat, BGN juga menaruh perhatian besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara.
Meski melakukan penghematan, pemerintah menegaskan kualitas gizi penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama program.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan dapur MBG atau SPPG baru.
Langkah tersebut dilakukan sambil mengevaluasi tata kelola ribuan dapur MBG yang telah beroperasi saat ini. BGN mencatat terdapat 27.877 dapur MBG yang akan menjadi objek evaluasi dan penataan ulang.
“Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru,” tutur Nanik.
Evaluasi dilakukan karena sebaran dapur MBG saat ini masih banyak terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa.
Pemerintah ingin memastikan kebutuhan dapur di setiap daerah benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami akan menata kebutuhan dapur di masing-masing provinsi, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dari data yang kami miliki, dapur MBG masih menumpuk di Pulau Jawa,” katanya.
“Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak,” sambung Nanik.
Pembenahan berikutnya menyasar dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar operasional yang berlaku.
Perbaikan meliputi peningkatan mutu layanan, kualitas makanan, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia pengelola.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” ungkap Nanik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sebagian besar program MBG sebenarnya telah berjalan sesuai mekanisme.
Namun demikian, pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan evaluasi dan penataan ulang secara menyeluruh.
“Kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Sebagian besar berjalan sesuai mekanisme dan SOP, jadi itu jalan terus. Tetapi ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi,” ujar Prasetyo di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah akan memastikan seluruh SPPG mematuhi aturan, standar, dan prosedur operasional yang berlaku. Evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan bukan hanya data administratif semata.
“Ya, pasti salah satunya arahnya ke sana. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak,” katanya.
Langkah lain yang tengah disiapkan adalah penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dinilai membutuhkan pendekatan berbeda agar layanan lebih efektif.
BGN sedang mengkaji sejumlah alternatif pendanaan agar perluasan program tidak membebani anggaran negara.
“Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya,” kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/6/2026).
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pemerintah juga membuka peluang dukungan investasi swasta dan hibah untuk memperluas jangkauan program.
“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi,” jelasnya.
Menurut Nanik, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi solusi mempercepat pembangunan fasilitas MBG di daerah.
“Masa sih bikin dapur (MBG) untuk masyarakat di situ enggak mau? Kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang,” sambung Nanik.
BGN juga mempertimbangkan pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. Skema tersebut dinilai lebih efisien dibanding membangun dapur baru untuk jumlah penerima yang terbatas.
“Masih kita lihat. Jadi misalnya begini, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok, di Lombok Barat. Saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan juga. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” ujar Nanik.
Pemerintah juga akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pengawasan pelaksanaan Program MBG.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyebut keterlibatan akademisi penting untuk memperkuat pengawasan program.
Masukan tersebut muncul setelah pemerintah menerima kritik dan evaluasi berbasis data dari kalangan mahasiswa.
Pemerintah menilai pengawasan partisipatif dapat membantu memastikan distribusi program berjalan lebih tepat sasaran.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” jelas Dudung dikutip dari siaran pers, Minggu (14/6/2026).
Ke depan, pemerintah akan berfokus pada tiga pilar utama dalam penataan ulang program MBG. Ketiga pilar tersebut meliputi standardisasi mutu gizi, kelayakan bahan pangan, dan ketepatan sasaran penerima.
Prioritas juga akan diberikan kepada wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi serta daerah 3T. (vip)
