BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi penggunaan energi nasional.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.
Melalui aturan tersebut, pola kerja ASN diubah menjadi lebih fleksibel tanpa mengurangi target kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan tujuan utama kebijakan ini dalam pernyataan resminya.
“Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar Rini.
Penyesuaian sistem kerja ASN dilakukan dengan menggabungkan fleksibilitas lokasi kerja antara kantor dan rumah secara terstruktur setiap pekan.
ASN akan menjalankan tugas di kantor atau work from office selama empat hari kerja dari Senin hingga Kamis.
Sementara itu, satu hari kerja yaitu Jumat ditetapkan sebagai hari kerja dari rumah atau work from home bagi seluruh ASN.
Meskipun terdapat perubahan lokasi kerja, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN tetap tidak berubah.
Fokus utama kebijakan ini tetap pada pencapaian kinerja, bukan pada lokasi fisik tempat ASN menjalankan tugasnya.
“Fleksibilitas kerja harus tetap sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan pada lokasi bekerja,” tegas Rini.
Kebijakan ini juga merupakan hasil evaluasi dari pengalaman penerapan sistem kerja fleksibel pasca pandemi COVID-19 yang dinilai cukup efektif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan alasan pemilihan hari Jumat sebagai jadwal WFH ASN.
“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin,” kata Airlangga.
Ia juga menilai beban kerja pada hari Jumat relatif tidak sepadat hari kerja lainnya, sehingga lebih fleksibel untuk penerapan WFH.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan selama kebijakan ini diterapkan.
“Kita pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan,” ujar Airlangga.
Dalam surat edaran tersebut, instansi pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan sesuai kebutuhan masing-masing.
Pimpinan instansi diminta mengatur proporsi ASN yang bekerja dari kantor maupun dari rumah dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan.
Selain itu, pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi juga menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan sistem kerja fleksibel ini.
Pimpinan instansi juga wajib memastikan bahwa perubahan sistem kerja tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Optimalisasi penggunaan sistem informasi menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan untuk mendukung efektivitas kerja ASN.
Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu menjaga akurasi kehadiran dan pelaporan kinerja selama sistem kerja fleksibel berlangsung.
Instansi juga diminta memastikan layanan publik yang bersifat esensial tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat tanpa hambatan.
Layanan seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, dan administrasi kependudukan harus tetap berjalan dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
Selain itu, pelayanan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak tetap menjadi prioritas.
Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui kanal pengaduan dan survei kepuasan layanan publik.
Pengawasan terhadap pencapaian kinerja ASN akan terus dilakukan untuk memastikan target organisasi tetap tercapai secara optimal.
Instansi juga wajib memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat jika terjadi perubahan mekanisme pelayanan akibat penyesuaian sistem kerja.
Baik layanan daring maupun luring harus tetap memenuhi standar kualitas dan waktu penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya.
Kebijakan WFH ASN setiap hari Jumat ini menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem kerja yang lebih modern dan adaptif.
Dengan dukungan teknologi digital, pemerintah berharap produktivitas ASN tetap meningkat sekaligus menjaga kualitas layanan publik.
Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 ini resmi berlaku mulai 1 April 2026 dan menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah. (vip)
