BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan komitmennya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 15.895 siswa dari latar belakang ekonomi lemah akan mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan berkualitas secara gratis.
Program ini didukung dengan anggaran negara sebesar Rp 6,6 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan operasionalisasi Sekolah Rakyat dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sebagai bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 6,6 triliun untuk menjalankan program ini.
Dari total anggaran tersebut, Rp 5,4 triliun digunakan untuk renovasi dan pengembangan pusat-pusat pendidikan, sementara Rp 1,1 triliun dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa realisasi anggaran Sekolah Rakyat telah mencapai sekitar 85 persen dari pagu yang disediakan oleh pemerintah.
Angka ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan bahwa program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu dapat berjalan optimal.
“Per 31 Desember 2025, realisasi anggaran program Sekolah Rakyat mencapai Rp 6,6 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita yang berlangsung di Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (8/1).
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan 6.849 guru dan tenaga kependidikan yang berdedikasi dalam mendampingi proses belajar mengajar.
Ribuan siswa dari keluarga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan kini mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan formal secara gratis dan terstruktur.
“Anggaran Sekolah Rakyat itu digunakan untuk mendidik 15.895 siswa kurang mampu dengan melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan serta mengoperasionalkan 166 sekolah rakyat mulai dari tingkat SD sampai SMA,” ungkap Thomas.
Lebih dari sekadar menyediakan pendidikan tanpa biaya, Sekolah Rakyat juga memberikan berbagai fasilitas penunjang bagi para siswa.
Fasilitas tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, pemetaan bakat atau talent mapping, penguatan kompetensi dasar akademik, serta pembinaan karakter dan kedisiplinan.
Sistem boarding school atau asrama juga diterapkan agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
Selain itu, kebutuhan dasar siswa seperti seragam dan perlengkapan sekolah hingga konsumsi harian berupa makan tiga kali sehari dan dua kali snack ditanggung oleh pemerintah.
Dukungan pembelajaran digital juga dipersiapkan guna meningkatkan kualitas proses belajar serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pendidikan terkini.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan di seluruh tanah air.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan lengkap dengan fasilitas yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga mereka.
Ke depan, pemerintah merencanakan untuk memperluas cakupan Sekolah Rakyat secara bertahap dengan menargetkan pembangunan sebanyak 100 sekolah baru setiap tahunnya.
Dengan pola tersebut, targetnya adalah hingga mencapai total 500 Sekolah Rakyat dapat berdiri di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan serta daerah dengan akses pendidikan terbatas.
Program ini juga diarahkan untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah agar kesenjangan pendidikan dapat semakin menyempitkan jarak antara berbagai lapisan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
“Ini sedang kita rencanakan supaya semua anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita,” tegas Prabowo.(*/dda)
