BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Proyek pendidikan dengan nilai investasi sekitar Rp250 miliar tersebut direncanakan dibangun di atas lahan seluas 20 hektare yang berada di Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga.
Sebagai langkah awal, Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah terpadu tersebut pada Jumat (17/7/2026).
Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang menyediakan layanan pendidikan gratis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kompleks.
Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi, efisien, serta memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Miswanto, mengatakan pembangunan SNT diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
Menurutnya, keberadaan sekolah terpadu ini juga diharapkan mampu mencetak generasi muda yang memiliki daya saing tinggi serta siap menjadi pemimpin di masa mendatang.
“Kami berharap keberadaan SNT mampu menjadi wadah strategis untuk mencetak siswa-siswi bersumber daya manusia unggul yang siap menjadi calon pemimpin di masa depan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Heru Sri Wibowo, menjelaskan bahwa proses pembangunan direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan gedung ditargetkan selesai sehingga dapat mulai dimanfaatkan pada tahun berikutnya.
“Mulai bangun tahun ini dengan asumsi tahun depan sudah jadi gedung baru,” ujarnya.
Meski demikian, Heru menegaskan bahwa jadwal penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Nasional Terintegrasi masih menunggu arahan serta koordinasi lebih lanjut dengan Kemendikdasmen.
Selain meninjau lokasi pembangunan, Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga juga menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas sejumlah persoalan di sektor pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar proses penerimaan siswa berjalan lebih baik pada tahun-tahun mendatang.
Tak hanya itu, Komisi III juga mendorong Dindikbud segera melakukan rotasi dan pengisian jabatan kepala sekolah yang hingga kini masih kosong di sejumlah satuan pendidikan.
Menurut DPRD, kekosongan jabatan kepala sekolah berpotensi menghambat proses administrasi maupun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar apabila tidak segera diisi.
Karena itu, percepatan pengisian jabatan dinilai penting agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Purbalingga diharapkan menjadi tonggak baru dalam peningkatan kualitas pendidikan daerah.
Dengan konsep pendidikan gratis dalam satu kawasan terpadu, sekolah ini diproyeksikan mampu memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung program pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas.
Apabila seluruh proses pembangunan berjalan sesuai jadwal, Kabupaten Purbalingga akan memiliki salah satu fasilitas pendidikan terpadu terbesar di wilayah Jawa Tengah yang melayani jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA dalam satu kawasan modern. (alw/stch/dda)
