BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Satuan Tugas (Satgas) Harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Banjarnegara memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengirimkan makanan ke sekolah sebelum jam istirahat siswa.
Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pembagian makanan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) setelah sebelumnya sempat terjadi keterlambatan distribusi.
Kepala Satgas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Aloys, mengatakan ketepatan waktu distribusi menjadi salah satu fokus utama evaluasi selama masa libur sekolah.
Seluruh SPPG telah mengikuti evaluasi yang difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan penekanan pada penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur penyedia makanan.
Menurut Izak, makanan harus sudah berada di sekolah sebelum waktu istirahat dimulai.
Dengan demikian, ketika bel istirahat berbunyi, petugas sekolah dapat langsung membagikan makanan kepada siswa tanpa mengurangi waktu belajar di kelas.
Selain memperbaiki sistem distribusi, Satgas juga meningkatkan pengawasan terhadap penerapan SOP dalam proses pengolahan makanan.
Salah satu perhatian utama adalah memastikan seluruh relawan yang bertugas di dapur berada dalam kondisi sehat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Relawan yang mengalami gangguan kesehatan, seperti flu, pilek, atau penyakit menular lainnya, tidak diperbolehkan menangani makanan.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan pangan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit kepada para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Tidak hanya aspek kesehatan, pengawasan juga mencakup kualitas menu makanan yang disajikan kepada siswa.
Satgas bersama Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) turut mengawasi pengelolaan limbah dapur agar pelaksanaan program tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Izak menyampaikan bahwa hingga hari pertama pelaksanaan kembali Program MBG setelah libur sekolah, belum ditemukan kendala berarti di lapangan.
Hal ini menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya mulai memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program.
Meski demikian, Satgas tetap mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menjalankan seluruh SOP secara disiplin.
Pengelola diminta menjaga kualitas makanan, menggunakan alat pelindung diri saat proses produksi, menyediakan saluran pengaduan masyarakat, serta mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
Satgas juga mendorong seluruh SPPG untuk memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Banjarnegara.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima program tetapi juga bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan usaha pangan.
Melalui penerapan SOP yang lebih ketat, distribusi yang tepat waktu, serta pemanfaatan bahan pangan lokal, Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat berjalan semakin optimal.
Selain meningkatkan kualitas gizi peserta didik, program ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. (far/stch/dda)
