BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Banyumas hingga Kamis (16/7/2026) belum juga dimulai.
Penundaan tersebut terjadi karena tahapan awal program, yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG), diusulkan untuk dijadwalkan ulang hingga akhir Juli 2026 dan masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menyatakan seluruh rangkaian kegiatan MPLS baru dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan CKG memperoleh kepastian jadwal.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlinsos) Dinsos PPPA Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pada 10 Juli 2026, pelaksanaan CKG diusulkan untuk ditunda hingga akhir bulan.
Menurutnya, tahapan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi bagian penting sebelum para peserta didik mengikuti kegiatan MPLS di Sekolah Rakyat Banyumas.
“MPLS diawali dengan CKG,” jelas Joko.
Selain persoalan penjadwalan CKG, Sekolah Rakyat Banyumas juga mendapat tambahan peserta didik dari Kabupaten Kebumen.
Sebanyak 38 siswa dititipkan untuk mengikuti program pendidikan di Banyumas karena Kabupaten Kebumen belum siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini.
Dari total siswa titipan tersebut, 30 orang merupakan siswa jenjang SMP, sedangkan delapan siswa lainnya berasal dari jenjang SD.
Menurut Joko, keberadaan siswa dari Kebumen membuat proses persiapan harus disesuaikan, termasuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh peserta didik sebelum kegiatan belajar dimulai.
“Untuk usulan CKG dimohonkan ke pusat dilaksanakan akhir Juli,” ujarnya.
Pemerintah daerah kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut.
Setelah mendapat persetujuan, rangkaian MPLS baru akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Selain menunggu konfirmasi pemerintah pusat, kepastian dimulainya MPLS Sekolah Rakyat Banyumas juga masih bergantung pada hasil audiensi bersama Bupati Banyumas.
Saat ini, pemerintah daerah memperkirakan kegiatan MPLS dapat dimulai sekitar 30 Juli 2026.
Namun, jadwal tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti keputusan pemerintah pusat.
“Namun tanggal tersebut juga belum pasti,” kata Joko.
Di sisi lain, pembangunan gedung Sekolah Rakyat Banyumas di Kecamatan Sumbang terus dikebut agar siap digunakan ketika seluruh tahapan persiapan telah selesai.
Pemerintah berharap fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, berbagai tahapan persiapan, termasuk pemeriksaan kesehatan peserta didik dan kesiapan sarana prasarana, dilakukan secara bertahap agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan optimal.
Dengan masih menunggu kepastian jadwal Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat, pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Banyumas dipastikan belum dapat dimulai dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap seluruh proses administrasi dan teknis dapat segera rampung sehingga para siswa, termasuk peserta didik dari Kabupaten Kebumen, dapat mengikuti kegiatan MPLS dan memulai tahun ajaran baru sesuai jadwal yang nantinya ditetapkan secara resmi. (yda/stch/dda)
