BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah kembali mempermudah akses informasi bantuan sosial kepada masyarakat melalui sistem digital yang praktis dan efisien. Salah satu kemudahan tersebut adalah pengecekan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025 yang bisa dilakukan langsung dari rumah hanya menggunakan HP.
Kini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor desa atau kelurahan untuk mengetahui apakah mereka termasuk penerima bansos BPNT. Informasi tersebut dapat diakses secara daring melalui situs resmi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Rachmat Hariansyah, pemerintah membuka akses publik terhadap data penerima bantuan agar lebih transparan dan akurat.
“Data penerima bantuan bisa dicek secara online melalui laman resmi dtks.kemensos.go.id. Silakan masukkan data sesuai KTP untuk mengetahui statusnya,” ujar Rachmat.
Ia menambahkan, data yang tersedia bukan hanya untuk BPNT, tetapi juga mencakup bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai. Seluruh data tersebut diperbarui secara rutin oleh Dinas Sosial di tingkat daerah.
DTKS menyajikan informasi lengkap mulai dari nama penerima, alamat, jenis bantuan yang diterima hingga periode pencairannya. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat akuntabilitas serta mencegah adanya bantuan yang salah sasaran.
Akses ke DTKS dapat dilakukan menggunakan HP maupun komputer dengan jaringan internet yang stabil. Proses pengecekan sangat mudah bahkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital layanan sosial yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan sistem bansos yang lebih inklusif dan efisien. Proses ini juga dinilai mampu menekan potensi penyalahgunaan data serta pungutan liar.
Rachmat menjelaskan bahwa masyarakat juga didorong aktif melakukan pengecekan secara mandiri. Bila ada kesalahan data, masyarakat bisa melaporkan ke RT atau kelurahan untuk diverifikasi dan diajukan dalam pembaruan DTKS.
“Pembaruan dan verifikasi data secara rutin sangat krusial guna menjamin penyaluran bantuan sosial tepat kepada yang berhak. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan,” jelasnya lagi.
Dengan sistem ini, masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap informasi bantuan yang mereka terima. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan yang lebih tinggi terhadap penyaluran bantuan dari pemerintah.
BPNT sendiri merupakan bantuan dalam bentuk bahan pangan yang dibelanjakan melalui e-warong yang sudah ditunjuk. Besaran bantuannya bisa berubah mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang sedang berlaku.
Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025 akan difokuskan pada ketepatan data dan kelancaran distribusi. Karena itu, pemanfaatan teknologi dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan.
Cara Cek Penerima Bansos BPNT Tahap 3 2025 Secara Online via DTKS
Berikut langkah-langkah mudah untuk mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima BPNT 2025 tahap 3:
- Buka browser dari HP atau laptop Anda, lalu kunjungi situs resmi DTKS
- Pilih menu Cek Penerima Bansos
- Tentukan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP
- Masukkan kode captcha yang tampil di layar untuk proses verifikasi
- Klik tombol Cari Data
- Hasil pencarian akan menampilkan apakah nama Anda termasuk penerima bansos BPNT atau tidak
Apabila nama Anda tidak tercantum, kemungkinan data belum diperbarui atau terjadi kesalahan saat input data pada tahap pendataan awal. Segera lakukan konfirmasi atau aduan ke Dinas Sosial setempat untuk verifikasi lanjutan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses pemutakhiran data tidak dipungut biaya apa pun. Jika ada pihak yang mengatasnamakan petugas dan meminta imbalan agar bisa dimasukkan dalam daftar penerima, hal tersebut bisa dilaporkan sebagai tindakan penipuan.
Keamanan data pribadi masyarakat menjadi prioritas dalam sistem ini. Situs DTKS telah dilengkapi dengan sistem enkripsi untuk menjaga informasi pengguna agar tidak bocor atau disalahgunakan.
Dengan terbukanya akses publik ini, masyarakat kini lebih mudah mengetahui hak mereka atas bantuan sosial. Sistem ini tidak hanya menekan angka kesalahan distribusi, tapi juga mempercepat proses penyaluran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Gunakan akses ini sebaik mungkin. Jangan sampai informasi penting tentang bantuan justru tidak diketahui karena kurangnya inisiatif pribadi,” tutup Rachmat Hariansyah.
Digitalisasi ini diyakini akan membawa dampak besar dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Selain meningkatkan efisiensi, proses ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas kemiskinanmelalui program bantuan yang tepat sasaran. (Okt)
