BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengeluarkan peringatan tegas kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan penyaluran bantuan keuangan bagi wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
Hal ini dilakukan dengan tujuan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat oleh masalah administrasi yang seharusnya dapat diatasi dengan segera.
Dalam rapat koordinasi secara hibrida yang berlangsung pada Rabu (17/6), Tito menekankan bahwa masa tanggap darurat telah berakhir, dan saat ini penanganan telah memasuki fase pemulihan permanen.
Tito mengungkapkan bahwa seluruh instrumen pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah harus segera dimanfaatkan sepenuhnya.
“Saya dengan segala hormat meminta, khusus masalah hibah, tolonglah selesaikan sampai Senin ini. Kalau masalahnya calon penerima yang tidak beres mengajukan proposal dengan baik dan benar, bisa-bisa saya batalkan dan saya umumkan,” ungkap Tito dalam pernyataannya.
Dengan tegas, ia memberikan tenggat waktu hingga minggu depan agar semua urusan terkait hibah dapat diselesaikan.
Berdasarkan data dari Satgas PRR, pemerintah telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Alokasi dana tersebut ditujukan untuk mendukung rehabilitasi pascabencana serta mitigasi risiko bencana di masa depan.
Di samping itu, pemerintah juga mendorong skema hibah antardaerah sebagai langkah untuk mempercepat proses pemulihan bagi wilayah yang terdampak bencana.
Dari total komitmen bantuan yang tercatat antara Sumatera Utara ke Aceh mencapai Rp260 miliar yang bersumber dari sejumlah pemerintah daerah.
Sebagian besar dari bantuan tersebut sudah berhasil masuk ke rekening penerima sesuai target waktu yang ditetapkan.
Namun, ada satu kasus di mana bantuan sebesar Rp25 miliar dari Kabupaten Labuhanbatu ke Kabupaten Gayo Lues masih tertunda akibat kendala kelengkapan proposal yang belum terpenuhi oleh pihak pengusul.
Sementara itu, bantuan dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Barat kepada daerah terdampak di Aceh tercatat mencapai Rp29 miliar.
Meski demikian, hingga pertengahan Juni 2026 realisasi penyaluran bantuan ini masih belum optimal.
Hal ini terjadi karena sejumlah daerah belum menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana tersebut.
Tito pun mengingatkan bahwa pemerintah sudah memberikan kemudahan melalui Surat Mendagri Nomor 900/4277/SJ.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa hibah dan bantuan keuangan tidak lagi memerlukan persetujuan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
“Saya sudah tegaskan dalam surat edaran, cukup pemberitahuan kepada DPRD. Saya pasang badan untuk membantu kepala daerah,” tegasnya lebih lanjut.
Ini merupakan langkah signifikan dalam percepatan penyaluran dana bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan setelah bencana.
Lebih jauh lagi, Tito juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari pemerintah daerah terhadap komitmen hibah yang telah dijanjikan.
Ia menyebutkan bahwa daerah-daerah yang belum menindaklanjuti komitmen tersebut hingga pekan depan akan berpotensi mendapatkan evaluasi dari pihaknya.
Bahkan ada kemungkinan bantuan dapat dibatalkan jika daerah penerima tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana diminta oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, Tito meminta agar pemerintah daerah segera menggunakan tambahan TKD untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta penanganan dampak bencana lainnya.
Menurutnya dana tersebut tidak boleh dibiarkan mengendap sementara masyarakat masih sangat membutuhkan percepatan pemulihan pascabencana.
“Yang penting sekarang semuanya sinkron dan tidak ada lagi waktu yang terbuang,” pungkas Tito menekankan urgensi situasi saat ini kepada para peserta rapat koordinasi.
Dengan langkah-langkah yang tegas dan jelas ini, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan administrasi. (*/stch/dda)
