BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar untuk tahun 2027.
Usulan ini disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6).
Setyo menjelaskan bahwa pagu indikatif KPK untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1,23 triliun.
Jumlah ini menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar Rp349 miliar atau sekitar 22 persen dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, 2026.
“Jadi kami langsung menyampaikan bahwa ada penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp1,23 triliun,” jelas Setyo Budiyanto dengan tegas.
Menurutnya, tambahan anggaran yang diusulkan ini akan dialokasikan untuk mendukung sejumlah program strategis yang krusial bagi lembaga antikorupsi tersebut.
Program-program tersebut mencakup penguatan manajemen internal serta pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan kasus-kasus korupsi yang masih marak terjadi di tanah air.
Setyo juga menggarisbawahi bahwa usulan tambahan anggaran ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Saat menjelaskan tentang dukungan ini, Setyo menyinggung pernyataan Presiden yang menyatakan siap membantu memenuhi kebutuhan lembaga antirasuah tersebut.
“Kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement ‘berapa pun yang dibutuhkan’,” ungkap Setyo.
Pernyataan tersebut menunjukkan dukungan kuat dari pimpinan negara terhadap KPK dalam menjalankan tugasnya.
“Oleh karena itu, tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar,” tambahnya.
Usulan anggaran ini langsung mendapatkan respon dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
Politikus Partai NasDem itu bahkan memberikan saran agar KPK mempertimbangkan untuk mengajukan jumlah anggaran yang lebih besar lagi.
“Pak, ajuin Rp5 T, Pak! Tanggung, Pak!” ujar Sahroni dalam rapat, menunjukkan semangatnya untuk meningkatkan dukungan finansial bagi KPK.
Meskipun mendapat dorongan dari Sahroni untuk mengajukan angka yang lebih tinggi, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengajukan angka yang berlebihan tanpa dasar yang jelas.
Menurutnya, kebutuhan tambahan anggaran telah dihitung secara cermat dan disesuaikan dengan program kerja yang akan dijalankan oleh KPK ke depan.
“Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat,” tegas Setyo lebih lanjut.
Hal ini menunjukkan sikap bertanggung jawab dan realistis dari KPK dalam merencanakan penggunaan anggarannya.
Kondisi keuangan KPK saat ini menjadi sorotan penting mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Dengan adanya penurunan anggaran pada tahun 2027 jika dibandingkan tahun sebelumnya, banyak pihak khawatir bahwa hal ini dapat mempengaruhi efektivitas KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya. (*/stch/dda)
