BANYUMASEKSPRES.ID, Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa resah ketika bantuan sosial tiba-tiba tidak cair setelah mereka pindah domisili.
Kondisi ini membuat sebagian orang enggan melaporkan perubahan alamat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk).
Keraguan itu muncul karena ada ketakutan bantuan akan berhenti begitu data kependudukan diperbarui.
Tidak sedikit keluarga yang akhirnya tetap menggunakan alamat lama agar hak mereka atas PKH tidak terhenti.
Padahal, setiap warga negara yang berpindah tempat tinggal memiliki kewajiban hukum untuk memperbarui data kependudukannya.
Jika data tidak sesuai, maka risiko permasalahan administrasi akan semakin besar di kemudian hari.
Kekhawatiran kehilangan bansos sebetulnya tidak perlu terjadi. Pemerintah telah menyiapkan solusi agar penerima tetap bisa mendapatkan haknya meskipun sudah pindah alamat.
Caranya adalah dengan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG yang dapat diakses oleh operator desa.
Fenomena KPM enggan memperbarui dokumen kependudukan sebenarnya cukup sering terjadi. Mereka menunda proses administrasi hanya karena takut bantuan berhenti.
Padahal, justru dengan memperbarui data, peluang mendapatkan bansos tetap terjaga karena nama penerima akan tercatat sesuai domisili baru.
Setiap perubahan domisili sebaiknya segera dilaporkan ke Dispenduk Capil. Langkah awal ini penting untuk mencocokkan data administrasi kependudukan agar valid dan sesuai catatan resmi negara.
Setelah itu, perubahan alamat wajib diteruskan ke operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa.
Operator desa memiliki kewenangan memperbarui data melalui aplikasi SIKS-NG. Proses ini memastikan penerima yang sudah pindah tetap masuk dalam sistem dan tidak kehilangan bantuan.
Dengan mekanisme tersebut, bansos tetap bisa cair meski alamat penerima sudah berubah.
“Justru setiap perubahan data harus dilaporkan agar tertib administrasi,” demikian penegasan yang kerap disampaikan oleh petugas dinas terkait.
Pernyataan tersebut mengingatkan masyarakat bahwa ketaatan administrasi bukan sekadar formalitas.
Dengan pelaporan yang rapi, pemerintah bisa mendistribusikan bantuan lebih tepat sasaran dan mencegah adanya penerima ganda.
Jika data sudah berhasil diperbarui dan tersinkronisasi ke sistem, maka pencairan bansos tetap berlanjut seperti biasa.
Proses ini juga menunjukkan pentingnya peran teknologi melalui aplikasi SIKS-NG dalam mendukung transparansi penyaluran bantuan sosial.
Selain soal bansos, di bulan Mei 2025 masyarakat juga bisa memanfaatkan peluang lain berupa program beasiswa dari berbagai lembaga.
Beberapa kementerian hingga pihak swasta membuka pendaftaran bagi siswa maupun mahasiswa yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Program tersebut antara lain Beasiswa U-GO yang berlangsung 30 April hingga 23 Mei, kemudian Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama yang ditutup pada 31 Mei.
Ada juga Beasiswa Garuda Gelombang 2 dari Kemendikbudristek yang dibuka 6 Mei sampai 5 Juni, serta Beasiswa Djarum dari Djarum Foundation yang berlangsung 6 Mei hingga 11 Juli.
Informasi detail mengenai syarat, jadwal, dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi masing-masing lembaga penyelenggara.
Ini menjadi kesempatan tambahan bagi keluarga penerima manfaat yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan anak-anaknya.
Dengan demikian, masyarakat yang berpindah domisili tidak perlu khawatir bantuan sosial akan terhenti. Selama pelaporan data dilakukan dengan benar, hak penerima tetap aman.
Bansos PKH dan BPNT bisa terus dicairkan berkat dukungan aplikasi SIKS-NG dan kerja sama antara Dispenduk, DTKS, serta pemerintah desa.
Ketaatan administrasi tidak hanya menjaga kelancaran bansos, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan warga negara dalam menjalankan kewajiban.
Bagi KPM, hal ini penting agar program perlindungan sosial benar-benar memberi manfaat bagi mereka yang membutuhkan.(amp)
