BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Jelang pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2025, dinamika internal partai mulai memanas. Ketegangan muncul setelah beredarnya pernyataan bahwa 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP menginginkan adanya sosok ketua umum (ketum) baru.
Pernyataan tersebut awalnya dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, saat menghadiri acara halalbihalal DPW PPP Jawa Timur, pada Minggu (11/5).
Namun, klaim tersebut langsung dibantah keras oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Ketua DPP PPP, Tengku Amri M. Ali, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (14/5), menyebut bahwa informasi soal dukungan 20 DPW terhadap calon ketua umum baru adalah tidak benar dan menyesatkan.
Ia menegaskan bahwa klaim itu adalah bentuk provokasi politik yang merusak konsolidasi partai menjelang Muktamar.
“Tidak ada 20 DPW yang menyatakan dukungan kepada calon Ketum dari luar. Ini ulah oknum PPP yang ingin membuat gaduh, menggunakan nama pengurus daerah demi kepentingan pribadinya,” ujar Amri.
Amri juga menegaskan bahwa PPP tetap berpegang pada hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 13–15 Desember 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
Dalam Mukernas tersebut, diputuskan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, khususnya mengenai syarat pencalonan ketua umum.
“Kami tetap berpegang teguh pada hasil Mukernas. Tidak ada perubahan AD/ART, dan itu sudah final. Jangan ada yang coba-coba ganggu keputusan kolektif partai,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Amri mengecam keras manuver politik yang dilakukan oleh Arwani Thomafi, yang dianggapnya mencoba memprovokasi pengurus daerah terhadap DPP.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindakan inkonstitusional dan tidak mencerminkan nilai-nilai luhur partai Islam tertua di Indonesia ini.
“Kami menolak dengan tegas manuver segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi. Cara-cara yang dilakukan sangat tidak bermartabat dan bertujuan mengambil alih PPP secara inkonstitusional,” tambah Amri.
Meski demikian, PPP disebut tetap membuka ruang terhadap aspirasi politik dari berbagai pihak, namun semuanya harus dijalankan sesuai mekanisme partai dan konstitusi yang berlaku.
“Silakan beraspirasi, tapi jangan langgar konstitusi partai. PPP bukan milik sekelompok orang, ini rumah besar umat. Maka semua proses harus dilakukan dengan bermartabat dan sesuai aturan,” imbuhnya.
Jelang Muktamar X PPP, Amri mengajak seluruh kader, simpatisan, serta pengurus di seluruh tingkatan untuk menjaga konsistensi, soliditas dan semangat kolektif membesarkan partai.
Ia mengingatkan agar momen penting lima tahunan itu tidak dikotori oleh konflik internal atau agenda sepihak yang mengarah pada perpecahan.
“PPP butuh kerja keras dan soliditas untuk kembali berjaya di Pemilu 2029. Mari sambut Muktamar X dengan riang gembira, penuh silaturrahim, dan kesejukan. Hentikan petualangan politik yang justru merusak semangat kebangkitan kita bersama,” tutupnya.
Sebelumnya, Arwani mengklaim bahwa dukungan untuk mengganti ketua umum sudah menguat di internal DPW.
Bahkan, ia menyebut sebanyak 20 DPW dari berbagai provinsi menyatakan siap mengusung ketum baru. Namun, klaim tersebut kini menuai reaksi keras dari internal DPP yang menyebutnya sebagai tindakan sepihak dan tidak berdasar.
Muktamar X PPP sendiri dipandang sebagai momentum penting untuk menentukan arah dan kepemimpinan partai menjelang Pemilu 2029, serta memperkuat posisi partai di tengah dinamika politik nasional. Oleh karena itu, konsolidasi dan kesatuan internal PPP kini menjadi krusial. (**)
