BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Kuartal I-2025 tetap terkendali meski mengalami pertumbuhan. Tercatat, total ULN mencapai USD 430,4 miliar atau setara dengan Rp7.177 triliun berdasarkan kurs Rp16.536 per dolar AS.
Secara tahunan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia berada di angka 6,4 persen year-on-year (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Kuartal IV-2024 yang tercatat 4,3 persen yoy. Lonjakan ini terutama didorong oleh kenaikan ULN sektor publik, khususnya utang luar negeri pemerintah.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa ULN pemerintah mencapai USD 206,9 miliar pada Kuartal I-2025, mengalami pertumbuhan 7,6 persen yoy. Peningkatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencatat pertumbuhan 3,3 persen yoy.
“Perkembangan ULN dipengaruhi penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi,” ujar Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Kamis (15/5).
Ramdan menambahkan bahwa pemerintah tetap menunjukkan komitmennya untuk mengelola utang luar negeri secara hati-hati, terukur, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Utang luar negeri menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi pemanfaatan, sektor penerima manfaat terbesar dari ULN pemerintah adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menyerap 22,4 persen dari total utang pemerintah.
Selanjutnya, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,5 persen, jasa pendidikan sebesar 16,5 persen, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 12 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,7 persen.
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” jelas Ramdan.
Sementara itu, ULN sektor swasta mencatatkan kontraksi pada periode yang sama. Hingga akhir Maret 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 195,5 miliar, mengalami penurunan 1,2 persen yoy. Ini menunjukkan perlambatan kontraksi dibandingkan Kuartal IV-2024 yang mencatat penurunan 1,6 persen yoy.
Kontraksi ini terutama berasal dari kelompok bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat penurunan 0,9 persen yoy, lebih kecil dari kontraksi sebelumnya sebesar 1,7 persen yoy.
Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta masih didominasi oleh Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian.
Empat sektor ini menyumbang 79,6 persen dari total ULN swasta. Utang swasta ini juga masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan porsi 76,4 persen dari total ULN swasta yang beredar.
Meskipun tren ULN swasta menunjukkan perbaikan melalui penurunan laju kontraksi, beban utang luar negeri pemerintah yang meningkat tetap menjadi perhatian, khususnya dalam menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.
Dengan menjaga struktur ULN yang sehat dan dominasi utang jangka panjang, Indonesia tetap berada dalam zona aman secara makroekonomi.
Namun, pengawasan yang ketat dan pengelolaan risiko tetap diperlukan agar utang luar negeri tidak menjadi beban ekonomi jangka panjang dan tetap memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan berkelanjutan. (*)
