BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 5 triliun untuk periode 2025–2026.
Alokasi ini ditujukan guna memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
“Ini adalah anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, yang diberikan atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Amran dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (11/6/2026).
Amran menjelaskan lebih lanjut bahwa anggaran tersebut diperoleh melalui efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk semua provinsi di Papua.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan pertanian di Papua dengan memberikan dukungan berupa sarana produksi, infrastruktur yang diperlukan, serta pengembangan berbagai komoditas unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam rincian anggaran tersebut, dia menyebutkan bahwa alokasi untuk pembangunan pertanian di Papua pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, pada tahun 2026, pemerintah kembali meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp 3,2 triliun.
Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan pertanian di Papua dalam dua tahun ke depan mencapai sekitar Rp 5 triliun, menjadikannya sebagai anggaran terbesar dalam sejarah pembangunan pertanian di daerah tersebut.
Menteri Amran menuturkan bahwa penetapan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan serta memeratakan pembangunan nasional di seluruh penjuru Indonesia.
Prioritas utama pemerintah adalah memastikan bahwa Papua bersama dengan Kalimantan, Sumatera, dan Jawa dapat mewujudkan kemandirian pangan dan energi.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap inflasi dapat lebih terkendali di masa mendatang.
“Insyaallah program ini akan kita lanjutkan ke depan. Apa maksudnya? Kita ingin Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol,” tutup Amran dengan optimisme.
Pembangunan sektor pertanian di Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan lokal.
Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, diharapkan akan tercipta iklim kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian pangan. (*/stch/dda)
