BANYUMASEKSPRES.ID, Gelombang dorongan untuk melakukan penataan ulang terhadap Sekolah Rakyat (SR) semakin menguat di tengah berbagai sorotan publik terkait efektivitas program tersebut.
Sejumlah pihak menilai, program ini perlu dibenahi agar benar-benar mampu menjangkau anak putus sekolah, bukan sekadar menjadi proyek besar yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kritik yang muncul juga menyoroti potensi ketimpangan antara tujuan mulia program pendidikan gratis ini dengan implementasi di lapangan.
Bahkan, sebagian pengamat menyebut adanya risiko program hanya menjadi “kosmetik-kosmetik yang menguntungkan elite” apabila tidak dikelola dengan transparan dan tepat sasaran.
Di tengah perdebatan tersebut, suasana berbeda terlihat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Para siswa menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda publikasi media pemerintah pada Minggu (08/06).
Ekspresi ceria para siswa terlihat jelas saat mereka berdiri di atas panggung. Banyak di antara mereka menyampaikan rasa terima kasih karena telah mendapatkan akses pendidikan, makanan, fasilitas, hingga harapan baru untuk masa depan.
“Terima kasih telah menunjukkan masa depan Indonesia milik seluruh anak [Indonesia],” kata seorang murid di hadapan Presiden Prabowo.
Tidak hanya itu, sejumlah siswa juga menyampaikan cita-cita mereka secara terbuka. Ada yang ingin menjadi guru tari, membangun usaha di luar negeri, hingga bercita-cita menjadi menteri pendidikan di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan motivasi kepada para siswa agar tetap kuat menghadapi tantangan hidup.
Ia menekankan pentingnya semangat dan keteguhan dalam menghadapi keterbatasan.
“Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin, banyak sekali. Tapi, anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu,” kata Presiden Prabowo membesarkan hati para hadirin.
Kunjungan ini berlangsung menjelang satu tahun operasional Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun di balik pencapaian tersebut, masih muncul sejumlah pertanyaan terkait efektivitas program dalam menjangkau anak putus sekolah secara nasional.
Program Sekolah Rakyat dan Target Besar Pemerintah
Secara konsep, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis yang ditujukan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini digagas sebagai salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan.
Program yang mulai dirintis pada 14 Juli 2025 ini kemudian diluncurkan secara nasional pada 12 Januari 2026.
Pemerintah menyebut hingga April 2026, SR telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi.
Pelaksanaannya juga melibatkan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang disebut memiliki standar nasional.
Program ini diklaim sebagai bagian dari intervensi sosial untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029.
Dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah, program ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 500.000 peserta didik di seluruh Indonesia.
Namun, jika dibandingkan dengan data anak tidak sekolah yang mencapai hampir 4 juta jiwa, cakupan tersebut masih dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Kesenjangan Akses dan Cerita Anak Putus Sekolah
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak putus sekolah masih belum tersentuh program ini. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kisah seorang ibu bernama Ina menggambarkan kondisi tersebut.
Ina, 51 tahun, harus menerima kenyataan bahwa putrinya berhenti sekolah pada usia 15 tahun karena keterbatasan ekonomi keluarga.
“Ekonomi, masalah biaya. Ini tidak mampu karena bapaknya juga sudah tidak kerja lagi, sudah tua. Ini saja kami dapat perbulan paling banyak Rp1,5 juta, belum lagi bayar kontrak rumah ini perbulannya Rp300.000 dan biaya makan,” kata Ina, Selasa (09/06).
Kondisi ekonomi yang sulit membuat anak Ina harus mengikuti jejak saudara-saudaranya yang lebih dulu putus sekolah. Sebagian bahkan memilih menikah di usia muda setelah tidak lagi melanjutkan pendidikan.
Ina juga mengaku tidak mengetahui keberadaan program Sekolah Rakyat yang disebut-sebut pemerintah sebagai solusi pendidikan bagi keluarga miskin.
“Saya tidak tahu (ada Sekolah Rakyat) karena jarang pegang handphone, tidak pernah lihat berita,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyebut bahwa anak tersebut masih berpotensi masuk program SR selama memenuhi kriteria usia dan kategori ekonomi.
“Selama dia masih di desil satu atau dua (miskin dan miskin ekstrem), dan dia memang di usia sekolah itu diterima SD itu 15 tahun, SMP 17 tahun, dan kalau dia masih berada di umur segitu masih bisa,” jelasnya.
Meski program ini mendapat dukungan di beberapa wilayah, tidak semua masyarakat menunjukkan antusiasme yang sama.
Di Kota Kediri, Jawa Timur, sejumlah warga justru menolak karena sistem pendidikan berasrama dianggap kurang sesuai dengan kondisi keluarga.
Salah satu warga, Kusmiati, 55 tahun, menolak memasukkan anaknya ke Sekolah Rakyat meskipun dirinya masuk kategori keluarga miskin menurut data dinas sosial.
Ia lebih memilih anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah reguler karena faktor kedekatan dan kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Saya ingin di rumah, membantu ibu menggoreng donat tiap malam, untuk dijajakan esok pagi,” katanya.
Penolakan juga dipengaruhi oleh sistem asrama yang dianggap terlalu jauh dari keluarga. Banyak orang tua merasa keberatan jika anak harus tinggal terpisah dalam jangka panjang.
Ketua RT setempat, Hartini, menyebut hanya sebagian kecil warga yang bersedia mengikuti program tersebut.
Kritik Anggaran dan Risiko Tata Kelola
Dari sisi kebijakan publik, Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan karena besarnya anggaran yang digunakan. Program ini tercatat menghabiskan dana sekitar Rp24,9 triliun.
Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik dan operasional sekolah. Kondisi ini memunculkan kritik terkait efektivitas penggunaan dana dalam jangka panjang.
Koordinator Nasional JPPI, Abdullah Ubaid Matraji, menilai bahwa anggaran besar tersebut berpotensi tidak efisien jika tidak dikelola dengan tepat.
“Menurut saya itu sangat pemborosan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji.
Ia juga menyoroti risiko pengadaan barang dan jasa dalam skala besar yang rentan terhadap penyimpangan.
Dengan berbagai masukan tersebut, masa depan Sekolah Rakyat kini berada pada titik evaluasi penting.
Pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa program ini benar-benar menjadi solusi bagi anak putus sekolah, bukan sekadar proyek besar tanpa dampak maksimal.(taa)
