BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh semakin menjadi sorotan setelah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa proyek tersebut mengalami masalah serius akibat kurangnya pengawasan.
Hal ini berpotensi memicu pembengkakan biaya (cost overrun) hingga mencapai angka triliunan rupiah.
Dalam sebuah acara Simposium PT SMI yang berlangsung di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta pada Rabu, 22 April 2026, Purbaya menjelaskan bahwa situasi serupa juga terjadi pada proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
“Proyek-proyek seperti Whoosh dan LRT Jabodetabek sebenarnya memiliki potensi yang baik. Namun, pelaksanaannya tidak mendapatkan pengawasan yang optimal,” ungkap Purbaya.
Dia menambahkan bahwa banyak program infrastruktur yang dalam pelaksanaannya tidak dimonitor dengan baik, sehingga ketika timbul masalah, tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut.
Akibatnya, proyek ini mengalami cost overrun yang mencapai puluhan triliun rupiah.
Minimnya pengawalan dalam proyek Whoosh mengingatkan Purbaya pada masa jabatannya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dia mengisahkan pengalaman ketika proses pembebasan lahan masih berlangsung dan kedatangan seorang petinggi proyek dari China, yang dia sebut sebagai “CEO Whoosh.”
Dalam pertemuan tersebut, CEO Whoosh menyampaikan bahwa progres proyek berjalan sangat lambat. Setelah dua tahun pembangunan, pembebasan lahan baru mencapai sekitar 4 kilometer.
Purbaya mengungkapkan bahwa petinggi proyek tersebut sering merasa terpingpong saat ingin melaporkan perkembangan proyek yang berjalan lambat.
“Dia curhat kepada saya bahwa setiap kali ingin melapor ke Kementerian BUMN, laporannya selalu dipingpong ke Kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.
Kondisi ini membuat penyelesaian proyek kemudian ditarik sebagian ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar dapat mendapatkan perhatian lebih.
“Saya bertanya kepada mereka siapa yang menangani program proyek ini? Dan dijawab ‘enggak ada.’ Ini menunjukkan adanya kekosongan dalam pengelolaan proyek,” lanjut Purbaya.
Situasi seperti ini sangat berisiko karena dapat menghambat kemajuan proyek dan menurunkan minat investor terhadap investasi di Indonesia.
Purbaya menegaskan pentingnya disiplin eksekusi dalam menjalankan proyek-proyek besar di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia mendorong perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemantauan secara real time untuk memastikan semua pihak terlibat dapat bekerja dengan baik.
“Dengan pengawasan yang ketat, pelaksana proyek tidak akan bingung dan investor tetap tertarik berinvestasi di Indonesia,” ujar Menteri Keuangan tersebut.
Dia juga memberikan peringatan bahwa tanpa adanya pengawasan yang memadai, risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya akan semakin besar.
“Kalau kita tidak melakukan pengawasan yang ketat, kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan membuat investor kapok,” kata Purbaya menekankan urgensi masalah ini.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia, pengawasan merupakan kunci utama untuk memastikan kelancaran setiap proyek.
Ketidakselarasan antara berbagai institusi pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam penyelesaian proyek-proyek besar seperti KCJB Whoosh dan LRT Jabodebek.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem koordinasi antarkementerian agar setiap aspek dari proses pembangunan dapat berjalan dengan efisien.
Purbaya juga menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh proyek kereta cepat ini bukan hanya soal anggaran tetapi juga terkait dengan komitmen para pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar sejak awal pelaksanaan.
Seringkali komunikasi antarinstansi menjadi kendala utama dalam penanganan masalah konstruksi di lapangan.
Sebagai tambahan informasi, kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek ambisius Indonesia dalam meningkatkan konektivitas antar kota besar sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan adanya kereta cepat ini diharapkan mobilitas masyarakat dapat meningkat serta mendukung sektor pariwisata antara kedua kota tersebut. (*/stch/dda)
