BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut hasil Sensus Ekonomi 2026 berpotensi menjadi salah satu sumber data yang digunakan pemerintah dalam menentukan desil kesejahteraan keluarga.
Meski demikian, hasil sensus tidak menjadi satu-satunya dasar untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M Nashrul Wajdi, menjelaskan bahwa penentuan desil kesejahteraan dilakukan dengan menggunakan berbagai variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, data yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi salah satu elemen dalam proses tersebut.
Namun, pemerintah tetap membutuhkan sumber data dan indikator lainnya agar pemetaan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
“(Sensus Ekonomi menjadi satu elemen menentukan desil) Bisa, tapi bukan satu-satunya sumber,” ujar Nashrul, Kamis (20/8/2026).
Saat ini, proses Sensus Ekonomi 2026 masih berada pada tahap pendataan lapangan. BPS menargetkan proses pendataan tersebut selesai pada 31 Agustus 2026.
Setelah pendataan lapangan selesai, BPS akan memasuki tahapan pengolahan data. Hasil Sensus Ekonomi 2026 diperkirakan mulai tersedia pada awal 2027.
“Target penyelesaian pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 adalah Agustus 2026. Setelah itu masuk ke tahapan pengolahan data. Kemungkinan awal tahun depan hasilnya sudah ada,” kata Nashrul.
Dengan demikian, masyarakat masih perlu menunggu hingga proses pengolahan selesai sebelum hasil sensus dapat dimanfaatkan secara lebih luas sebagai bahan analisis sosial dan ekonomi.
BPS menggunakan 41 variabel dalam menentukan desil kesejahteraan keluarga.
Artinya, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan tidak hanya ditentukan dari besar kecilnya pendapatan.
Sejumlah aspek turut diperhitungkan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih komprehensif.
Variabel tersebut antara lain berkaitan dengan identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga karakteristik anggota keluarga.
Penggunaan berbagai variabel tersebut bertujuan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi suatu keluarga.
Dengan pendekatan tersebut, klasifikasi desil diharapkan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih akurat.
Data desil sendiri menjadi penting karena dapat digunakan pemerintah dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk menentukan sasaran program bantuan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa data desil yang digunakan pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Airlangga menyebut pemerintah menggunakan satu basis data tersebut sebagai acuan dalam kebijakan bansos.
“Sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut Airlangga, hasil survei ekonomi yang sedang dilakukan dapat memberikan tambahan informasi mengenai perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam melakukan evaluasi.
Namun, pemerintah belum memastikan kapan data desil yang digunakan akan diperbarui.
Proses tersebut masih harus menunggu tersedianya hasil survei dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.
Pemerintah juga menilai kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Karena itu, data yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis dan membutuhkan pembaruan secara berkala.
“Data itu kan sifatnya dinamis,” pungkas Airlangga.
Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, pemerintah nantinya akan memiliki tambahan informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
Namun, hasil sensus tetap perlu diolah dan dianalisis bersama sumber data lainnya sebelum digunakan untuk menentukan perubahan kondisi kesejahteraan keluarga.
Bagi masyarakat, penggunaan data yang lebih akurat menjadi penting karena klasifikasi desil dapat berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Karena itu, proses pendataan dan pemutakhiran informasi sosial ekonomi diharapkan dapat menghasilkan data yang semakin tepat dan mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Intinya, Sensus Ekonomi 2026 memang berpotensi menjadi salah satu sumber dalam menentukan desil kesejahteraan, tetapi penetapan desil tidak hanya bergantung pada hasil sensus tersebut.
Untuk penyaluran bansos saat ini, pemerintah masih menggunakan DTSEN sebagai basis data utama. (*/stch/dda)
