BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pada Triwulan I 2026, Pemerintah Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan dalam realisasi anggaran yang masih di bawah target yang telah ditetapkan.
Hingga akhir bulan Maret, penyerapan anggaran baru mencapai angka 17,48 persen dari target anggaran kas yang seharusnya sebesar 20,36 persen.
Meskipun demikian, capaian fisik kegiatan justru menunjukkan hasil yang lebih baik dengan persentase mencapai 23,97 persen, sedikit melampaui target yang ditetapkan yaitu 23,48 persen.
Hal ini menimbulkan selisih atau gap antara realisasi fisik dan keuangan sebesar 6,49 persen, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan pentingnya untuk mempercepat penyerapan anggaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (25/4), ia mengatakan, “Kami mengapresiasi perangkat daerah yang telah menunjukkan kinerja baik, sekaligus meminta OPD yang realisasinya masih rendah untuk segera meningkatkan kinerja.”
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan kinerja di semua sektor.
Ammy juga menekankan perlunya evaluasi dan pengendalian secara rutin untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan.
Ia menambahkan, “Harus ada evaluasi secara rutin agar kendala di lapangan bisa segera teratasi.”
Penekanan pada evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya pemantauan berkala untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Cilacap, Ferry Adhi Dharma, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lambannya serapan anggaran adalah proses pengadaan barang dan jasa.
Data yang ada menunjukkan bahwa dari total 6.668 paket pengadaan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp539,7 miliar, baru sekitar 44,54 persen paket yang telah tayang di sistem pengadaan.
Ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses lelang dan penyediaan barang yang pada gilirannya berdampak pada realisasi anggaran.
Ferry menambahkan bahwa nilai kontrak yang terealisasi hingga saat ini baru mencapai 14,70 persen dari total pagu anggaran.
Angka ini jelas menjadi indikator bahwa perlu adanya percepatan dalam proses pengadaan agar anggaran dapat terserap dengan baik dan tepat waktu.
Jika hal ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, maka dampaknya bisa sangat merugikan bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp228,28 miliar atau 20,61 persen dari target pendapatan sebesar Rp1,1 triliun.
Ini menunjukkan kinerja positif dalam hal penerimaan daerah meskipun ada kekhawatiran terkait penyerapan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Cilacap menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk mempercepat serapan anggaran pada triwulan berikutnya.
Tindakan nyata akan dilakukan melalui beberapa langkah strategis seperti mempercepat proses pengadaan serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, peningkatan kinerja perangkat daerah juga akan menjadi fokus utama guna memastikan setiap program dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Melihat kondisi saat ini, sangat penting bagi pemerintah untuk dapat mengidentifikasi masalah secara tepat dan melakukan langkah-langkah proaktif dalam menyelesaikan isu-isu yang ada.
Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi target anggaran tetapi juga untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Keberhasilan dalam memanfaatkan anggaran dengan efektif akan sangat menentukan keberlanjutan program-program pembangunan di Cilacap. (jul/stch/dda)
