BANYUMASEKSPRES.ID, Sertifikat tanah warisan yang masih menggunakan nama orang yang telah meninggal perlu segera diproses agar data kepemilikan diperbarui. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan bahwa balik nama merupakan langkah penting ketika hak atas tanah berpindah karena warisan.
Proses tersebut dikenal sebagai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Pengurusannya dilakukan di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah yang diwariskan.
Lantas, apa saja syarat balik nama sertifikat tanah warisan dan bagaimana cara mengurusnya pada Agustus 2026? Berikut panduan yang perlu diketahui ahli waris sebelum mengajukan permohonan.
Dokumen utama yang harus disiapkan adalah sertifikat tanah asli yang masih tercatat atas nama pewaris. Ahli waris juga perlu menyiapkan surat atau akta kematian dari pemegang hak tersebut.
Selanjutnya, pemohon wajib memiliki Surat Keterangan Ahli Waris sebagai bukti hubungan hukum antara pewaris dan penerima warisan. Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses peralihan hak karena pewarisan.
Identitas seluruh ahli waris juga harus dipersiapkan, terutama KTP dan Kartu Keluarga. Dokumen asli biasanya perlu ditunjukkan untuk pencocokan dengan salinan yang diserahkan kepada petugas.
Sejumlah Kantor Pertanahan juga mencantumkan formulir permohonan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Jika pengurusan dilakukan melalui kuasa, surat kuasa perlu disiapkan sesuai ketentuan pelayanan.
Dokumen perpajakan juga perlu diperhatikan sebelum permohonan diajukan. Bukti pembayaran PBB terakhir atau dokumen pajak terkait dapat diminta dalam proses administrasi peralihan hak.
Langkah pertama adalah memastikan seluruh dokumen warisan dan sertifikat telah lengkap. Periksa pula kesesuaian nama, nomor identitas, serta data tanah agar tidak terjadi perbedaan informasi saat pemeriksaan berkas.
Setelah dokumen siap, ahli waris mengajukan permohonan peralihan hak karena pewarisan ke Kantor Pertanahan. Pemohon perlu mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, proses administrasi dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemohon selanjutnya membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai jenis layanan. Besaran biaya dapat berbeda karena perhitungan layanan pertanahan dipengaruhi oleh kondisi dan nilai objek tanah.
ATR/BPN juga menyediakan informasi mengenai simulasi biaya balik nama melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memperoleh gambaran biaya sebelum pemohon menyelesaikan proses administrasi.
Selain biaya pertanahan, ahli waris perlu memperhatikan kewajiban pajak yang mungkin timbul dari perolehan hak karena warisan. Ketentuan mengenai pajak daerah dapat berbeda sehingga pemohon perlu menyesuaikannya dengan aturan daerah tempat tanah berada.
Tanah warisan tidak selalu langsung menjadi milik satu orang karena ahli waris dapat berjumlah lebih dari satu. Dalam kondisi tersebut, tanah dapat didaftarkan atas nama seluruh ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika para ahli waris sepakat membagi tanah kepada penerima tertentu, pembagian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen pembagian warisan yang sah. Dokumen tersebut menjadi dasar penting apabila hak atas bidang tanah akan dicatat kepada ahli waris tertentu.
Keluarga sebaiknya menyelesaikan kesepakatan pembagian warisan sebelum mengajukan permohonan balik nama. Langkah ini dapat mengurangi potensi perbedaan data dan perselisihan setelah sertifikat diperbarui.
Sertifikat yang masih atas nama orang yang telah meninggal dapat menimbulkan persoalan ketika tanah akan digunakan untuk transaksi berikutnya. Penundaan juga berpotensi membuat proses semakin rumit apabila kemudian muncul perubahan jumlah atau status ahli waris.
Balik nama menjadi semakin penting apabila tanah warisan akan dijual. ATR/BPN menjelaskan bahwa sertifikat yang masih berstatus waris perlu melalui proses balik nama terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli dilakukan.
Karena itu, ahli waris sebaiknya segera mengurus perubahan data kepemilikan setelah pewaris meninggal. Sertifikat yang telah diperbarui membuat administrasi pertanahan lebih sesuai dengan kondisi hukum pemilik sebenarnya.
Sebelum mendatangi Kantor Pertanahan, kumpulkan sertifikat asli, surat kematian, Surat Keterangan Ahli Waris, KTP, KK, formulir, serta dokumen pajak yang diperlukan. Pastikan setiap dokumen memiliki data yang konsisten agar proses pemeriksaan tidak terkendala.
Jika terdapat perbedaan nama atau data antara sertifikat dan dokumen kependudukan, sebaiknya persoalan tersebut diklarifikasi lebih dahulu. Petugas dapat meminta dokumen tambahan apabila diperlukan untuk memastikan identitas dan dasar peralihan hak.
Ahli waris yang tidak dapat datang sendiri dapat menggunakan kuasa sesuai persyaratan pelayanan. Surat kuasa dan dokumen identitas tetap perlu disiapkan agar pihak yang mewakili memiliki dasar yang jelas.
Dengan demikian, cara balik nama sertifikat tanah warisan pada dasarnya dimulai dari menyiapkan sertifikat asli, surat kematian, bukti ahli waris, identitas seluruh ahli waris, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah berkas lengkap, permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan untuk diverifikasi dan diproses sebagai peralihan hak karena pewarisan. (mdr)
