BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Sebanyak 90 karyawan dan staf Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah dan DIY berkumpul di Kebumen untuk mengikuti pelatihan aspek litigasi dan penanganan kredit bermasalah.
Pelatihan ini diselenggarakan oleh PT BPR Bank Kebumen pada Rabu, 18 Juni 2025. Tren kenaikan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) serta ancaman pencabutan izin usaha menjadi latar belakang utama kegiatan ini.
Ketua Forum Komunikasi Eks Bank Pasar (Bapas) Jateng-DIY, Rohmad Widodo SE, membuka acara tersebut dengan sambutan yang menekankan pentingnya kegiatan ini.
“Kondisi global maupun nasional saat ini sedang tidak stabil, sehingga NPL mengalami sedikit kenaikan,” ujarnya.
Rohmad berharap melalui pelatihan ini, para peserta dapat bersatu padu untuk mengatasi tantangan tersebut.
Direktur PT BPR Bank Kebumen, Achmad Saifullah SE, menjelaskan bahwa acara ini tidak hanya sekadar pelatihan, tetapi juga bagian dari peringatan ulang tahun BPR Bank Kebumen yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025.
“Dengan momen ulang tahun ini, kami ingin memperkenalkan potensi wisata di Kabupaten Kebumen yang kini telah memiliki Geopark Global UNESCO,” katanya.
Saifullah menambahkan bahwa pelatihan ini ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan NPL sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Penetapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) oleh OJK mulai tahun 2025 juga menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan pelatihan ini.
Dengan langkah antisipatif tersebut, diharapkan kerugian akibat kredit bermasalah dapat diminimalisir.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang BPR Bank Kebumen, Saifullah menyatakan komitmen institusinya untuk terus berinovasi dalam melayani kebutuhan permodalan masyarakat.
“Kami sedang berbenah dan merencanakan berbagai strategi untuk menurunkan nilai NPL di tahun 2025,” ujar Saifullah. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama demi menggerakkan roda perekonomian daerah.
Ketua Forum Komunikasi Eks Bapas Jateng-DIY menambahkan bahwa pendidikan penanganan kredit bermasalah kali ini diselenggarakan oleh Asosiasi Eks Bank Pasar melalui Yayasan Pendidikan Mitra Amanah Solidaritas.
Fokus pendidikan adalah penanganan melalui jalan litigasi maupun non-litigasi. Ini dianggap sebagai langkah wajib bagi seluruh anggota asosiasi dalam menjaga kesehatan keuangan lembaga masing-masing.
Tidak hanya sesi pelatihan, agenda hari itu juga mencakup rapat koordinasi antar direksi BPR se-Jawa Tengah dan DIY yang berlangsung di gedung PT BPR Bank Kebumen.
Dalam rapat tersebut dibahas situasi ekonomi terkini serta upaya saling memperkuat antar lembaga agar dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan yang ada.
Rohmad Widodo menerangkan bahwa koordinasi antar BPR sangat penting terutama setelah dua institusi mengalami pencabutan izin usaha pada tahun lalu.
“Ini adalah upaya kita bersama agar BPR milik Pemda menjadi contoh baik dan sehat,” tuturnya.
Pelaksanaan kegiatan semacam ini memang dirasa krusial mengingat dinamika ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas lembaga keuangan mikro seperti BPR. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, diharapkan risiko kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.
Selain itu, diskusi dan tukar pikiran antar pimpinan juga diyakini mampu menghasilkan solusi-solusi kreatif dalam menghadapi masalah-masalah operasional sehari-hari.
Dalam konteks lebih luas, penguatan sektor keuangan mikro seperti BPR tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.
Diharapkan dengan fondasi kelembagaan yang kuat dan manajemen risiko yang baik, lembaga-lembaga keuangan daerah dapat memainkan perannya secara optimal dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah setempat.
Pengalaman dari kegiatan serupa sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi dan komunikasi efektif antar institusi seringkali menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja masing-masing entitas. Oleh karena itu, keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif seperti ini perlu terus didorong agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi oleh masyarakat.
Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang silih berganti, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.
Upaya-upaya kolektif semacam inilah yang akan menentukan masa depan sektor keuangan mikro Indonesia agar tetap relevan serta adaptif terhadap perubahan zaman.
Melalui dukungan regulasi yang tepat sasaran serta penguatan kapasitas internal setiap lembaga keuangan lokal seperti BPR milik Pemda se-Jawa Tengah dan DIY diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan kedepannya dengan lebih siap lagi sekaligus memanfaatkan peluang-peluang baru demi kemajuan bersama. (fur/stch)
