BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga yang dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2026, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fahmi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui lanjutan pembahasan Raperda ke tingkat komisi.
Penting untuk dicatat bahwa dukungan dari DPRD sangat berperan dalam keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh tahun berturut-turut.
“Kami sangat menghargai dukungan ini, karena dengan opini WTP ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah kami berada pada jalur yang benar,” ujar Bupati Fahmi dengan penuh keyakinan.
Dalam tanggapannya, salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk Tahun 2025 yang tercatat mencapai Rp103,7 miliar.
Menurut penjelasan Bupati Fahmi, dari total tersebut, sekitar Rp65,4 miliar merupakan SILPA terikat.
SILPA terikat ini sebagian besar berasal dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) akhir tahun yang diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 bagi para guru.
Sementara itu, sisa Rp38,3 miliar lainnya merupakan SILPA bebas yang direncanakan akan dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas dalam APBD Perubahan tahun 2026.
“Alokasi SILPA bebas ini akan difokuskan untuk mendukung program prioritas kami, terutama dalam perbaikan infrastruktur jalan melalui program Alus Dalane,” jelas Fahmi.
Program ini sejatinya sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Purbalingga demi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari rencana pembangunan infrastruktur tersebut, pada tahun 2025, belanja modal untuk pembangunan jalan dan irigasi diproyeksikan mencapai Rp84,8 miliar.
Ini merupakan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan mencerminkan keseriusan Pemkab dalam meningkatkan kondisi jalan di wilayahnya.
Dalam rangka pencapaian tersebut, Pemkab menargetkan Indeks Jalan Mantap (IJM) dapat mencapai 90 persen pada tahun 2027 atau paling lambat pada tahun 2028.
Selain merinci alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan, Bupati juga memaparkan capaian kinerja keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Ia menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai angka yang mengesankan yaitu 101,65 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,09 triliun.
Kenaikan pendapatan ini didorong oleh peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang mengalami kenaikan sekitar Rp8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menunjukkan perkembangan positif dengan dividen tertinggi yang dicatatkan selama satu dekade terakhir.
“Kami mencatat adanya kenaikan dividen BUMD sebesar Rp1,6 miliar dibanding tahun sebelumnya,” ujar Fahmi menekankan pentingnya peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Menyikapi sorotan mengenai sektor kesehatan dari berbagai fraksi di DPRD, Bupati Fahmi memastikan bahwa layanan Universal Health Coverage (UHC) di Purbalingga akan berstatus Cut Off pada tahun 2026.
Namun demikian, pemerintah daerah menetapkan target untuk mengembalikan status tersebut menjadi Non Cut-Off pada tahun 2027 mendatang demi memastikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Sementara itu, terkait dengan tenaga honorer, Pemkab Purbalingga menegaskan bahwa seluruh eks Tenaga Harian Lepas (THL) yang memenuhi syarat telah diakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab dalam memberikan kepastian hukum kepada tenaga kerja di sektor publik.
Dalam sesi rapat tersebut, Bupati juga memberikan tanggapan terhadap kritik mengenai meningkatnya Rasio Gini Kabupaten Purbalingga menjadi angka 0,339.
Menurut Fahmi, peningkatan ketimpangan ekonomi ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dialami oleh kelompok masyarakat dengan kapasitas usaha yang lebih besar.
Sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi masalah ini, Pemkab terus berupaya mendorong pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kelompok tani serta memperluas akses permodalan bagi masyarakat lokal.
“Kami akan terus berkomitmen dalam memberdayakan UMKM serta kelompok tani agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Fahmi Muhammad Hanif juga menyatakan pentingnya masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan badan anggaran DPRD.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap berbagai masukan demi memperkuat tata kelola keuangan serta pembangunan daerah yang lebih baik.
Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi lokal menjadi sangat krusial.
Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan adil.
Dengan harapan agar semua pihak dapat bekerja sama secara sinergis demi kemajuan Kabupaten Purbalingga ke depan, Bupati Fahmi optimis bahwa semua rencana akan dapat terealisasi dengan baik jika didukung oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat. (alw/stch/dda)
