BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan sosial penebalan untuk bulan Oktober 2025 yang ditujukan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bantuan sosial penebalan ini diberikan bersamaan dengan pencairan program sembako reguler yang merupakan bagian dari bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk mendukung daya beli masyarakat rentan.
Menteri Sosial mengungkapkan bahwa penyaluran bansos penebalan dilakukan serentak bersama bansos sembako, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu dua kali proses pencairan terpisah.
Namun hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi pencairan bansos Rp 400.000 itu belum sepenuhnya diterima oleh seluruh KPM karena proses verifikasi rekening masih terus berjalan.
Bansos ini menyasar dua kelompok penerima, yaitu KPM penerima BPNT murni dan KPM yang juga mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total tambahan dana sebesar Rp 400.000.
Sejumlah bank penyalur seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI menjadi mitra pencairan bantuan yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kelengkapan administrasi serta validitas rekening penerima.
Menurut laporan, sekitar 78 persen dari total 18,3 juta KPM telah menerima bantuan tersebut, sementara sisanya masih menunggu proses penyelesaian aktivasi rekening dan pencairan dana.
Banyak KPM melaporkan bahwa saldo KKS mereka masih kosong meskipun kartu sudah diterima, karena bank belum menyelesaikan tahapan aktivasi dan pengisian dana dari pemerintah pusat.
Proses pencairan bansos melalui KKS mencakup aktivasi kartu oleh bank, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan pengisian saldo oleh bank setelah dokumen dinyatakan valid.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status bantuan mereka, pemerintah menyarankan untuk memeriksa melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau mendatangi langsung agen penyalur terdekat.
Masyarakat juga bisa mengecek saldo bansos mereka secara mandiri melalui ATM bank Himbara atau aplikasi mobile banking, asalkan KKS telah aktif dan data rekening sudah tervalidasi.
Pemerintah melalui Kemensos menegaskan bahwa bansos penebalan diberikan secara adil, dan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang benar-benar layak.
Program penebalan ini juga dilengkapi dengan paket pangan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 2 liter setiap bulan, ditujukan untuk periode Oktober hingga November 2025.
KPM baru yang menerima KKS Merah Putih atau mengalami perpindahan data dipastikan tetap menerima hak bantuan, termasuk rapel ganda sebesar Rp 400.000 untuk kompensasi keterlambatan.
Mekanisme distribusi bansos kini lebih banyak melibatkan bank Himbara setelah sebelumnya menggunakan jasa PT Pos, guna mempercepat dan mempermudah akses bantuan ke seluruh wilayah.
Walau demikian, sebagian KPM masih menghadapi kendala teknis seperti penundaan pencairan akibat belum lengkapnya dokumen identitas seperti KTP, KK, atau kesalahan dalam data rekening.
Pemerintah pusat bersama Dinas Sosial daerah terus mempercepat proses validasi melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial versi terbaru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penggantian DTKS ke DTSEN ini bertujuan meningkatkan akurasi sasaran bantuan, sehingga bansos tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak dan menghindari duplikasi data penerima.
Pemerintah juga berharap bantuan penebalan yang dikombinasikan dengan bantuan pangan dapat mengurangi tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun 2025.
Presiden menegaskan bahwa anggaran bansos tidak dipotong, bahkan mengalami penambahan untuk memastikan masyarakat bawah tetap mendapat perlindungan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Bagi KPM yang belum menerima bantuan meski merasa layak, disarankan segera melapor ke pendamping sosial, Dinas Sosial setempat, atau bank penyalur untuk mengecek status rekening bantuan.
Laporan di lapangan menunjukkan bahwa keterlambatan bukan karena pemotongan, tetapi murni disebabkan oleh teknis pencocokan data, verifikasi identitas, atau kendala sistem perbankan.
Bantuan sosial Oktober 2025 ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Pemerintah menargetkan bahwa seluruh proses pencairan akan tuntas sebelum awal November, agar masyarakat bisa segera memanfaatkan dana bantuan untuk kebutuhan dasar keluarga.
Seluruh mekanisme pencairan bansos penebalan, baik tunai maupun pangan, dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Ke depan, sistem bansos akan terus ditingkatkan berbasis teknologi dan integrasi data, termasuk pemanfaatan NIK dan verifikasi biometrik untuk menutup celah manipulasi data penerima.
Dengan program penebalan bansos Oktober 2025 yang menyentuh lebih dari 18 juta penerima, pemerintah menunjukkan komitmen menjaga kesejahteraan warga di tengah tantangan ekonomi. (Okt)
