BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani memberikan sejumlah catatan keras kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan diminta diperketat, mulai dari higienitas makanan, sanitasi dapur, kualitas gizi, rantai pasok, hingga tata kelola anggaran.
Dimas menegaskan, pengelola SPPG tidak boleh menganggap persoalan kebersihan dan sanitasi sebagai hal sepele.
Menurutnya, aspek tersebut berkaitan langsung dengan keamanan makanan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Pertama, terkait higienitas, sanitasi, dan standar gizi. Kualitas kebersihan dan sanitasi merupakan aspek sensitif yang dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan publik,” kata Dimas.
Pemkab Purbalingga juga terus mengawal pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG melalui Dinas Kesehatan.
Pengawasan terhadap standar tersebut akan dilakukan secara berkala. Jika dalam evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, sertifikat dapat dicabut.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan dapur yang memasok makanan MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Selain higienitas, Dimas menyoroti persoalan pengelolaan bahan baku. Kepala SPPG diminta tidak menjadikan perubahan harga bahan makanan sebagai alasan untuk menurunkan kualitas makanan maupun menghambat proses distribusi.
Menurut Dimas, pengelola harus memiliki perencanaan logistik yang matang.
Salah satunya dengan membangun kerja sama bersama petani, peternak, serta pelaku UMKM di sekitar wilayah SPPG.
“Kita harus menjadi manfaat untuk UMKM, petani dan peternak sekitar. Kita harus bermitra dengan mereka, jangan dimonopoli oleh segelintir pihak,” ujarnya.
Kemitraan dengan pelaku usaha lokal dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dari pelaksanaan program MBG.
Selain menjaga ketersediaan bahan baku, pola tersebut diharapkan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Dimas juga memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola anggaran. Kepala SPPG diminta memahami mekanisme penggunaan anggaran dan berkoordinasi dengan akuntan agar seluruh transaksi tercatat dengan baik.
“Sehingga seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Menurut Dimas, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan SPPG.
Pengelola tidak hanya dituntut mampu menyediakan makanan bergizi, tetapi juga harus memastikan setiap anggaran digunakan sesuai ketentuan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kesiapan SPPG menghadapi gangguan operasional.
Dimas meminta setiap dapur memiliki skenario cadangan apabila terjadi kendala yang berpotensi menghambat produksi maupun distribusi makanan.
Gangguan tersebut dapat berupa keterlambatan pasokan gas, pemadaman listrik, hingga keterlambatan bahan makanan segar.
Kondisi seperti itu harus diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan MBG kepada penerima manfaat.
“Kepala SPPG memiliki posisi strategis karena menjadi pengendali utama operasional dapur MBG,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, kepala SPPG membawahi berbagai unsur yang memiliki tugas berbeda.
Mulai dari koki, ahli gizi, akuntan, tenaga kebersihan hingga personel pendukung lainnya.
Karena itu, koordinasi antarbagian menjadi penting untuk memastikan proses produksi makanan berjalan sesuai standar.
Kesalahan pada salah satu tahapan dapat berdampak terhadap kualitas makanan yang diterima siswa.
Saat ini terdapat 118 SPPG di Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 SPPG telah beroperasi, sedangkan lima SPPG lainnya berhenti sementara karena menjalani renovasi mayor.
Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Purbalingga Mei Sandra mengatakan, terdapat lima SPPG baru yang sebenarnya sudah siap beroperasi. Kelima dapur tersebut telah memiliki kepala SPPG dan anggaran.
Namun, operasional kelima SPPG tersebut masih menunggu penyelesaian sejumlah persoalan administrasi.
Setelah seluruh proses administrasi selesai, SPPG baru tersebut diharapkan dapat segera menjalankan pelayanan.
Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan MBG menjadi semakin penting.
Pemerintah daerah berharap seluruh pengelola tidak hanya mengejar kelancaran distribusi, tetapi juga menjaga standar makanan, kebersihan, keamanan pangan, serta akuntabilitas anggaran.
Catatan yang disampaikan Dimas menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan.
Kualitas makanan, kebersihan dapur, ketepatan pengelolaan anggaran, hingga kesiapan menghadapi gangguan operasional juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (tya/stch/dda)
