BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pendanaan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2027 akan tetap mengambil sebagian besar alokasi dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepastian mengenai hal ini disampaikan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan rencana pendanaan program unggulan pemerintah dalam rapat yang diadakan dengan DPR.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa informasi tersebut diperoleh langsung dari Wakil Kepala BGN, Agustina Arum Sari.
Dalam pernyataannya, Lalu mengungkapkan, “Jadi prinsipnya memang hari ini masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan, menurut penjelasan dari Waka BGN,” saat konferensi pers di Kompleks Parlemen pada Kamis (18/6).
Meski demikian, Lalu menekankan pentingnya melanjutkan Program MBG yang dianggap memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak.
Namun demikian, ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola serta pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Lalu adalah perlunya prioritas untuk pelaksanaan MBG di wilayah-wilayah tertinggal yang menghadapi tingkat kerawanan gizi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat kondisi gizi anak-anak di daerah tersebut sering kali memprihatinkan.
Di sisi lain, Lalu mengingatkan bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung MBG tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan nasional.
Ia menekankan bahwa kebutuhan dasar dalam sektor pendidikan harus tetap dipenuhi tanpa terganggu oleh alokasi anggaran untuk program gizi tersebut.
“Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut,” ujarnya.
Komisi X secara keseluruhan menyambut positif rencana BGN untuk melakukan efisiensi dalam pelaksanaan program MBG.
Namun hingga kini, besaran final anggaran untuk program ini tahun 2027 masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
Lalu menegaskan bahwa Komisi X akan terus memantau proses penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut, terutama karena sebagian sumber pendanaannya berasal dari alokasi pendidikan yang menjadi mitra kerja mereka.
“Kami di Komisi X akan mengawal, karena diambil dari anggaran pendidikan ya tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN,” kata Lalu menegaskan komitmen mereka terhadap pengawasan.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari juga telah mengonfirmasi bahwa pendanaan MBG untuk tahun depan masih akan bersumber dari anggaran pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk program ini, meskipun angka finalnya masih berpotensi berubah seiring proses pembahasan dengan berbagai pihak.
Agustina menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis berada di kisaran Rp268 triliun.
Dia menekankan kembali pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam mendukung keberlangsungan program ini dengan mengatakan, “Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya,” usai rapat bersama Komisi IX DPR pada Senin (15/6).
Keberlanjutan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama bagi generasi penerus bangsa yang membutuhkan asupan gizi seimbang demi tumbuh kembang yang optimal.
Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki tantangan dalam hal stunting dan masalah gizi buruk yang harus segera ditangani dengan serius.
Dengan adanya perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah tertinggal serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program ini, diharapkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dapat meningkat secara signifikan. (*/stch/dda)
