BANYUMASEKSPRES.ID, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot dalam aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk keberlanjutan program MBG yang kini menjadi salah satu program strategis nasional.
Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah.
Mahasiswa meminta penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian praktik militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan tidak terus menghindari kritik publik.
Sejumlah tuntutan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah.
Namun, terkait desakan penghentian MBG, pemerintah menegaskan bahwa program tersebut tidak akan dihentikan dan justru akan diperbaiki melalui evaluasi menyeluruh pada berbagai aspek pelaksanaannya.
Pemerintah Tegaskan MBG Tidak Dihentikan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengikuti tuntutan penghentian program MBG.
Menurutnya, program tersebut tetap berjalan sambil terus menjalani proses evaluasi dan penyempurnaan.
Qodari menjelaskan bahwa setiap program berskala besar hampir pasti menghadapi tantangan dalam tahap implementasi.
Karena itu, munculnya berbagai persoalan operasional tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan sebuah kebijakan yang telah berjalan.
“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” ungkap Qodari, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, fokus pemerintah saat ini bukan menghentikan program, melainkan membenahi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan.
Evaluasi dianggap sebagai langkah yang lebih tepat dibandingkan menghentikan manfaat yang telah diterima masyarakat.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” jelas Qodari.
Pemerintah, kata dia, telah mengambil beberapa langkah korektif. Salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mulai beroperasi.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola dan kesiapan operasional dapat diperiksa lebih mendalam.
Meski demikian, penghentian sementara itu tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan dan telah melayani kelompok penerima manfaat.
Penerima Manfaat Dinilai Membutuhkan Keberlanjutan Program
Qodari menekankan bahwa manfaat program MBG telah dirasakan secara langsung oleh berbagai kelompok masyarakat.
Karena itu, penghentian total program dinilai tidak tepat mengingat kebutuhan penerima manfaat tetap berlangsung setiap hari.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang tidak boleh makan lagi?” ujar Qodari.
Ia menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah mencakup hampir seluruh aspek penting dalam pelaksanaan program.
Mulai dari penerima manfaat, kualitas layanan SPPG, mutu gizi makanan yang disalurkan, sistem tata kelola program, hingga mekanisme pelibatan vendor lokal yang terlibat dalam rantai distribusi dan penyediaan makanan.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” katanya.
Program MBG sendiri menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar.
Pemerintah menilai keberlanjutan program gizi tersebut tetap penting sembari memperkuat pengawasan dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Di tengah perdebatan mengenai efektivitas program MBG, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah sebagai momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola program.
Menurut Charles, penghentian sementara distribusi MBG kepada siswa selama masa liburan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar.
“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait potensi pemborosan anggaran yang disebut bisa mencapai Rp1 triliun per bulan akibat membengkaknya jumlah SPPG.
“Saya kira pernyataan Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Charles.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup dilakukan secara administratif.
Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur atau SPPG yang saat ini telah beroperasi di berbagai daerah.
Charles menegaskan bahwa audit harus mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penggunaan anggaran, standar keamanan pangan, hingga tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Ia menilai langkah tegas perlu diambil terhadap dapur yang terbukti tidak memenuhi standar operasional ataupun berulang kali menimbulkan persoalan di lapangan.
“Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen,” jelas Charles.
Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau target kuantitatif yang tercapai.
Aspek kualitas layanan, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan anggaran negara juga harus menjadi perhatian utama.
“Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara,” pungkas Charles.
Sebelum aksi mahasiswa berlangsung di Bundaran HI, kritik terhadap program MBG lebih dahulu disuarakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch.
Puluhan aktivis menggelar demonstrasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026).
Mereka mendesak pemerintah menerapkan moratorium atau penghentian sementara program MBG guna memberikan ruang bagi perbaikan tata kelola.
Koalisi tersebut terdiri dari berbagai organisasi, di antaranya Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Ekonomi Celios, Suara Ibu Peduli, LBH Jakarta, Ibu Berisik, serta sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya.
Salah satu perwakilan Koalisi MBG Watch, Agus Sarwono dari TII, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penghentian sementara pelaksanaan program agar proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih serius dan menyeluruh.
“Penekanan kami tentu tegas. Stop. Moratorium dulu, berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya,” ujar Agus di sela-sela aksi pada Rabu.
Menurut Agus, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai aspek tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius apabila tidak diawasi secara ketat.
Agus menyebut potensi korupsi dalam program MBG dapat muncul dari konflik kepentingan yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya.
Ia kemudian menyinggung pernyataan sejumlah pihak yang terlibat dalam struktur program dan mengaku memiliki dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Dewan pakar sendiri yang bilang kan, ‘Kami juga punya dapur’ dengan bangganya. Ini menunjukkan apa? Normalisasi konflik kepentingan,” kata Agus.
Perdebatan mengenai masa depan program Makan Bergizi Gratis kini tidak hanya berkaitan dengan manfaat sosial dan peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menyangkut transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta tata kelola yang dinilai harus semakin kuat.
Di tengah berbagai kritik dan tuntutan yang muncul, pemerintah menegaskan program MBG tetap berjalan sambil menjalani evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan dan memastikan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat luas. (taa)
