BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tetap menyiapkan program penghijauan pada 2026 meski pengadaan bibit tanaman dilakukan dengan jumlah lebih terbatas akibat kendala anggaran.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Banjarnegara menyiapkan pengadaan bibit sekaligus memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan penghijauan di sejumlah wilayah Banjarnegara.
Selain melalui pengadaan sendiri, kebutuhan bibit akan diperkuat dengan menggandeng Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo (BPDAS SOP) serta Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah III Kementerian Kehutanan.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup DPKPLH Banjarnegara, Nurwahid Ridha, mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk membeli bibit meski jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya.
“Tahun ini tetap ada kegiatan pembelian bibit, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak karena terkendala anggaran. Kami juga memanfaatkan bibit dari kementerian yang memiliki kebun bibit sendiri, serta sedang mengupayakan bantuan bibit dari BPTH Wilayah III,” ujarnya.
Untuk menambah ketersediaan tanaman, DPKPLH Banjarnegara telah mengajukan bantuan sebanyak 3.000 bibit kepada pemerintah pusat.
Bantuan tersebut diharapkan dapat menambah stok tanaman yang nantinya disalurkan untuk berbagai kebutuhan penghijauan.
Data DPKPLH mencatat, sepanjang Juni 2025 hingga April 2026 terdapat sebanyak 31.291 bibit yang telah diterima.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30.262 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan berbagai kelompok. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 1.029 bibit yang tersedia.
Bibit yang disalurkan selama ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penghijauan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat.
Komunitas, organisasi kepemudaan, hingga mahasiswa turut memanfaatkan bibit tersebut untuk kegiatan penanaman pohon di sejumlah lokasi.
Jenis tanaman yang diberikan juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.
Tanaman aren dan beringin, misalnya, diprioritaskan untuk kawasan yang membutuhkan perlindungan sumber mata air.
Sementara itu, tanaman kopi dapat digunakan untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis.
Program tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga kegiatan penghijauan dapat sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penanaman bibit baru direncanakan dilakukan menjelang musim hujan. DPKPLH memperkirakan kegiatan penanaman akan berlangsung sekitar September hingga Oktober 2026.
Sebelum penanaman dilakukan, petugas akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu.
Koordinasi juga dilakukan dengan Perhutani maupun pemilik lahan untuk memastikan lokasi penanaman sesuai dengan kebutuhan serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Salah satu fokus utama penghijauan adalah kawasan lereng di wilayah utara Banjarnegara.
Sejumlah kecamatan seperti Banjarmangu, Wanayasa, Pandanarum, Batur, Pejawaran, Pagentan, Kalibening, Karangkobar, dan Punggelan masuk dalam wilayah yang menjadi prioritas.
Kawasan tersebut mendapat perhatian karena memiliki wilayah perbukitan dan lereng yang rawan mengalami longsor.
Penanaman pohon diharapkan dapat membantu memperkuat kondisi lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Selain pencegahan longsor, penghijauan juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan sumber air.
Wilayah bagian selatan Banjarnegara menjadi salah satu kawasan yang diprioritaskan untuk tujuan tersebut, terutama menghadapi potensi kekurangan air ketika musim kemarau.
Program penghijauan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. DPKPLH juga terus melibatkan masyarakat, komunitas, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta kelompok lainnya dalam pemanfaatan bibit tanaman.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut diharapkan membuat program penghijauan memiliki dampak yang lebih luas.
Bibit yang telah disalurkan tidak hanya ditanam sebagai bagian dari kegiatan seremonial, tetapi juga dirawat sehingga dapat tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Meski jumlah bibit yang dapat dibeli pemerintah daerah pada 2026 mengalami keterbatasan, DPKPLH memastikan kegiatan penghijauan tetap berjalan.
Kerja sama dengan pemerintah pusat menjadi salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan bibit sekaligus menjaga kesinambungan program.
Dengan tambahan bibit dari pemerintah pusat dan penanaman yang dijadwalkan menjelang musim hujan, Banjarnegara berharap penghijauan dapat terus diperluas.
Program tersebut diharapkan mampu membantu menjaga sumber air, merehabilitasi lahan kritis, sekaligus mengurangi potensi longsor di kawasan rawan bencana. (*/stch/dda)
