BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Krisis air bersih di Kabupaten Purbalingga semakin meluas seiring berlangsungnya musim kemarau.
Hingga Jumat (7/8/2026), sebanyak 10.950 jiwa atau 2.975 kepala keluarga (KK) di 23 desa mengalami dampak kekurangan air bersih.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga menunjukkan, wilayah terdampak kekeringan kini telah tersebar di 11 dari 18 kecamatan.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat dan distribusi bantuan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Sekretaris BPBD Kabupaten Purbalingga Aris Mulyanto mengatakan, jumlah warga yang membutuhkan bantuan air bersih terus bertambah seiring meluasnya dampak musim kemarau.
Pihaknya terus melakukan pemantauan untuk memastikan distribusi air dapat diberikan kepada wilayah yang paling membutuhkan.
“Total penerima realisasi pendistribusian air bersih Kabupaten Purbalingga adalah 10.950 jiwa atau 2.975 KK,” kata Aris kepada Radarmas, Jumat (7/8).
Dari sejumlah wilayah yang terdampak, Kecamatan Mrebet menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak paling banyak.
BPBD mencatat sebanyak 1.871 jiwa atau 522 KK di wilayah tersebut mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
Tingginya jumlah warga terdampak di Mrebet membuat wilayah tersebut menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penanganan kekeringan.
Distribusi air bersih dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mulai kesulitan memperoleh air dari sumber yang biasa digunakan.
Selain Mrebet, krisis air bersih juga melanda Kecamatan Karangreja, Karanganyar, Kejobong, Kemangkon, Kertanegara, Karangmoncol, Pengadegan, Kutasari, Kaligondang, dan Bojongsari.
Meluasnya wilayah terdampak menunjukkan bahwa kekeringan di Purbalingga tidak lagi hanya terjadi di satu kawasan.
Sebanyak 23 desa yang berada di 11 kecamatan kini masuk dalam wilayah yang membutuhkan penanganan akibat berkurangnya ketersediaan air bersih.
Dampak kekeringan juga mulai dirasakan fasilitas pendidikan.
BPBD Kabupaten Purbalingga mencatat terdapat satu pondok pesantren dan dua sekolah yang ikut mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan distribusi air tidak hanya diperuntukkan bagi rumah tangga.
Fasilitas pendidikan dan pondok pesantren juga membutuhkan pasokan air untuk mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan sanitasi.
Untuk membantu warga terdampak, BPBD Kabupaten Purbalingga telah menyalurkan 213 tangki air bersih.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,041 juta liter air yang telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang mengalami kekurangan air.
“Kami sudah mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekurangan air bersih,” ujar Aris.
Distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
BPBD terus memantau wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan air agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kebutuhan air bersih diperkirakan masih akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
BPBD Purbalingga memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus 2026.
Jika kondisi tersebut berlangsung tanpa diimbangi curah hujan yang cukup, jumlah desa dan warga yang terdampak kekeringan berpotensi kembali bertambah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengantisipasi perluasan wilayah krisis air bersih.
Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan sumber air di masing-masing wilayah.
Kondisi setiap daerah dapat berbeda sehingga distribusi bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain memenuhi kebutuhan dasar warga, distribusi air bersih juga menjadi langkah sementara untuk menghadapi dampak musim kemarau.
Masyarakat yang sumber airnya mengalami penurunan debit dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Meluasnya kekeringan di Purbalingga menjadi perhatian karena jumlah warga terdampak telah mencapai hampir 11 ribu jiwa.
Dengan 23 desa yang tersebar di 11 kecamatan, penanganan krisis air bersih membutuhkan distribusi bantuan yang berkelanjutan.
BPBD Kabupaten Purbalingga memastikan pemantauan dan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Perkembangan jumlah warga terdampak juga akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan bantuan berikutnya.
Dengan puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi sepanjang Agustus, pemerintah daerah dan masyarakat perlu bersiap menghadapi kemungkinan bertambahnya wilayah kekeringan.
Bantuan air bersih diharapkan dapat membantu warga bertahan hingga kondisi sumber air kembali membaik. (tya/stch/dda)
