BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras akan kembali dilanjutkan pada 2026.
Melalui Perum Bulog, negara menyiapkan distribusi bansos beras sebanyak 720 ribu ton yang akan disalurkan kepada sekitar 18 juta masyarakat penerima bantuan.
Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus perlindungan sosial bagi kelompok rentan di tengah dinamika ekonomi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa bantuan pangan beras tersebut akan diberikan selama empat bulan dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima setiap bulannya.
Dengan skema tersebut, Bulog telah menghitung kebutuhan pasokan secara matang agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Penyaluran bantuan pangan untuk 4 bulan tahun 2026 itu sekitar 720 ribu ton untuk 18 juta penerima bantuan penerima bantuan, bantuannya 4 bulan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Selain melanjutkan bansos beras, Bulog juga memastikan program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP tetap berjalan sepanjang 2026.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang penyalurannya sempat terputus, Bulog menargetkan distribusi beras SPHP dapat dilakukan secara berkelanjutan selama satu tahun penuh. Untuk mendukung program tersebut, Bulog telah menyiapkan stok beras murah sebesar 1,5 juta ton.
“Ini direncanakan sepanjang tahun nggak kayak kemarin, kalau kemarin kan udah putus-putus, betul enggak? Sehingga cuma ada 8 bulan kemarin kan. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun,” jelas Rizal.
Meski demikian, Bulog akan melakukan penyesuaian volume penyaluran beras SPHP di sejumlah wilayah sentra produksi pangan.
Daerah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat akan mengalami pengurangan distribusi SPHP pada periode panen raya, yakni sekitar Maret, April, dan Agustus.
Langkah ini diambil untuk mencegah tumpang tindih pasokan antara beras SPHP dan hasil panen petani lokal.
“Tapi tetep dilakukan supaya tidak tumpah banyak di pasaran, tapi yang di daerah-daerah yang tidak sentra produksi pangan SPHP-nya tetep jalan seperti biasa, tapi khusus daerah-daerah sentra produksi pangan seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, NtB itu SPHP-nya dikecilkan volumenya, paham ya? tapi yang lain tetep berjalan seperti biasa,” tuturnya.
Kinerja Bulog sepanjang 2025 juga mencatatkan capaian bersejarah. Hingga 31 Desember 2025, Bulog berhasil menyerap gabah dan beras nasional setara 3.191.969 ton beras.
Angka tersebut berasal dari penyerapan 4.537.490 ton gabah kering panen, 6.863 ton gabah kering giling, serta 765.504 ton beras.
“Pengadaan beras nasional, yaitu pengadaan gabah kering panen (GKP) di 2025, ini pengadaan yang tertinggi selama Bulog berdiri dari tahun 1968,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.
Tak hanya beras, Bulog juga mencatat pengadaan jagung dalam negeri sebesar 101.968 ton sepanjang 2025. Volume tersebut terdiri atas 101.770 ton melalui skema public service obligation dan 198 ton pengadaan komersial.
Dari sisi distribusi, Bulog menyalurkan bantuan pangan hampir 785 ribu ton beras sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Sementara itu, penyaluran beras SPHP mencapai 795 ribu ton, serta SPHP jagung sebesar 51.211 ton.
“Intervensi pasar melalui SPHP kami lakukan secara terukur dan terawasi. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas harga tanpa merusak mekanisme pasar, sekaligus melindungi konsumen dan petani,” imbuh Rizal.
Upaya menjaga keterjangkauan harga pangan juga dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.
Sepanjang 2025, kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 4.337 titik di berbagai daerah Indonesia. Dari sisi cadangan, stok Cadangan Beras Pemerintah untuk kebutuhan public service obligation hingga akhir 2025 tercatat sebesar 3,25 juta ton.
Angka ini melanjutkan tren positif setelah Bulog sempat mencatat stok tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar 4,2 juta ton pada pertengahan 2025.
Selain itu, Bulog juga menyalurkan bantuan bencana sebesar 14.227 ton beras di wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.
“Ketahanan pangan juga berarti kesiapan negara hadir dalam kondisi darurat. Bulog memastikan bantuan bencana tersedia, cepat, dan tepat sasaran,” sambung Rizal.
Memasuki 2026, Bulog telah menyiapkan langkah strategis lanjutan berupa penugasan penyerapan gabah dan beras setara 4 juta ton.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga harga di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.
Bulog juga merencanakan pembangunan 100 infrastruktur pasca panen guna meningkatkan kualitas dan nilai tambah hasil produksi pertanian.
“Ini adalah upaya konkret negara untuk memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga terjaga, dan cadangan pangan nasional semakin kuat,” ujar Rizal.
“Penguatan infrastruktur pasca panen adalah investasi strategis. Kami ingin hasil produksi petani tidak hanya terserap, tetapi juga terjaga mutunya dan memiliki nilai tambah,” pungkasnya. (vip)
