BANYUMASEKSPRES.ID, Program bantuan sosial dari pemerintah terus berjalan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pada penyaluran Tahap 3 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun ini, pemerintah menggunakan sistem baru yang disebut Payment ID.
Sistem ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pencairan bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerapan sistem Payment ID menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi serta meminimalisasi potensi kesalahan dalam proses distribusi bantuan sosial.
Melalui metode ini, setiap KPM memiliki nomor identitas pembayaran unik yang harus dicocokkan saat pencairan di kantor pos atau mitra penyalur. Koordinator Daerah Program PKH Kabupaten Gowa, Dedy Irwan, menyampaikan bahwa pembayaran PKH dan BPNT tahap ketiga sudah mulai berjalan di wilayahnya.
“Sistemnya sekarang menggunakan Payment ID dan sedang berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/8).
Ia menambahkan, proses pencairan kini lebih tertib karena penerima manfaat hanya bisa mencairkan bantuan dengan membawa Payment ID yang telah ditentukan. Pihak kantor pos kemudian akan mencocokkan data tersebut sebelum melakukan penyaluran.
“Jadi penerima bansos sekarang tidak bisa sembarangan datang. Harus sesuai jadwal dan membawa Payment ID, nanti dari pihak kantor pos akan mencocokkan datanya,” jelasnya lebih lanjut.
Langkah ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi antrian panjang serta potensi kesalahan teknis di lapangan. Melalui sistem identifikasi pembayaran, pemerintah menjamin bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai jadwal.
Dedy menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh KPM disesuaikan dengan komponen yang ada dalam masing-masing keluarga.
“Besaran bantuannya tergantung komponen dalam keluarga. Misalnya ada ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau disabilitas, itu mempengaruhi jumlah bantuan PKH yang diterima,” ungkapnya.
Untuk BPNT, nominal bantuannya ditetapkan sebesar Rp200 ribu per KPM. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai yang kemudian bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di agen atau e-warung terdekat.
Mayoritas bantuan sosial tahap ketiga ini disalurkan secara serempak melalui kantor pos di tiap wilayah. Petugas di kantor pos telah mengantongi data lengkap penerima manfaat beserta Payment ID, sehingga proses verifikasi saat pencairan menjadi lebih mudah dan cepat.
Dengan sistem ini, proses pencairan bansos menjadi lebih terstruktur dan mengurangi praktik penyelewengan. Pemerintah berharap agar penyaluran bantuan sosial tidak hanya sekadar tepat sasaran, tetapi juga efisien dari segi waktu dan tenaga.
Bagi masyarakat penerima manfaat, penting untuk memastikan bahwa mereka telah menerima informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi pencairan. Sebab tanpa Payment ID, pencairan tidak bisa dilakukan.
Informasi ini biasanya disampaikan melalui pendamping PKH di masing-masing desa atau kelurahan, serta diumumkan secara resmi oleh pemerintah daerah. Penerima manfaat disarankan untuk tidak mempercayai informasi dari sumber yang tidak jelas agar terhindar dari penipuan.
Penerapan sistem Payment ID turut mencerminkan langkah modernisasi dalam proses penyaluran bantuan sosial. Inovasi ini diharapkan bisa terus dikembangkan agar program-program bantuan pemerintah lebih adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan lapangan.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga data pribadi mereka, termasuk Payment ID yang bersifat sensitif. Jangan membagikan nomor tersebut ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Secara nasional, program PKH dan BPNT menjadi dua bentuk intervensi sosial yang cukup strategis dalam menekan angka kemiskinan serta mendukung ketahanan pangan rumah tangga miskin. Oleh karena itu, transparansi dan ketepatan dalam pencairannya menjadi prioritas utama.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi terhadap sistem dan metode penyaluran bansos agar kualitas layanan semakin baik dari waktu ke waktu. Salah satu indikator keberhasilan adalah tingkat kepuasan masyarakat serta minimnya laporan terkait kendala pencairan.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, penerapan sistem Payment ID bisa menjadi role model bagi distribusi bantuan sosial lainnya di masa depan. Prosedur yang terukur, berbasis data, dan transparan adalah kunci dalam mengelola anggaran bansos yang nilainya sangat besar. (Okt)
