BANYUMASEKSPRES.ID, Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun ini kembali memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Banyak penerima manfaat mengaku belum menerima bantuan meskipun merasa telah memenuhi semua persyaratan.
Sampai pekan ketiga bulan ini, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengajukan keluhan terkait dana yang belum dicairkan. Salah satu warga dari Desa Bungko Lor, Kabupaten Cirebon, mengaku kecewa karena bantuan yang ditunggu-tunggu belum masuk ke rekening.
“Saya belum menerima bantuan BPNT tahap kedua, padahal sebelumnya selalu lancar,” kata seorang warga kepada jurnalis.
Keluhan ini tidak terjadi di satu titik saja. Sejumlah KPM di daerah yang sama turut melaporkan bahwa mereka secara rutin memeriksa saldo KKS, tetapi dana bantuan belum diterima.
Sebagian warga mulai bertanya-tanya apakah mereka masih termasuk dalam daftar penerima. Kekhawatiran muncul karena sebelumnya bantuan tahap 1 berjalan lancar dan tepat waktu.
Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Mundu, Aep Saepudin, angkat bicara mengenai kondisi ini. Dia menekankan bahwa keterlambatan bukan disebabkan oleh penghentian bantuan, melainkan karena pencairannya memang dilakukan secara bertahap.
“Bantuan tahap 2 ini tidak semua langsung cair. Ada yang sudah masuk dan ada yang belum,” jelas Aep.
Menurut dia, pencairan bantuan sangat ditentukan oleh hasil verifikasi serta validasi data di level pusat. Akurasi data seperti nama, NIK, dan status kependudukan sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya proses penyaluran.
“Proses verifikasi masih berlangsung, jadi bagi yang belum menerima dana, mohon bersabar,” tambahnya.
Warga yang belum menerima dana diminta untuk tidak panik terlebih dahulu. Cek saldo secara berkala tetap menjadi langkah pertama yang disarankan.
Selain itu, masyarakat juga bisa mengecek status pencairan dengan meminta informasi langsung dari pendamping PKH atau TKSK di wilayah masing-masing. Mereka memiliki akses ke sistem yang bisa menunjukkan apakah data penerima masih aktif dan dalam proses pencairan.
Aep juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung percaya pada informasi yang sumbernya tidak jelas. Ia menyarankan warga langsung menghubungi pihak desa atau petugas sosial jika ada informasi meragukan.
“Banyak hoaks beredar, jadi pastikan sumbernya terpercaya,” katanya menegaskan.
BPNT sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, disalurkan dalam bentuk sembako senilai Rp200 ribu per bulan. Penerima umumnya menerima pencairan sekaligus untuk tiga bulan dengan total Rp600 ribu.
Namun jika ada ketidaksesuaian data atau kendala teknis, maka dana bisa tertunda hingga proses administrasi rampung. Inilah mengapa warga disarankan untuk selalu cek data mereka di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data yang tidak sinkron dengan sistem pusat menjadi penyebab umum keterlambatan pencairan. Misalnya perbedaan nama atau NIK yang menyebabkan sistem tidak mengenali penerima secara otomatis.
Walaupun demikian, pemerintah memastikan bahwa hak penerima tetap terjaga. Pencairan dana akan dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi diselesaikan.
Warga yang merasa namanya sudah tidak tercantum lagi disarankan oleh Aep untuk segera berkonsultasi dengan pihak desa. Langkah ini penting agar warga dapat memastikan posisi mereka dalam daftar DTKS terbaru.
“Mungkin saja mereka tidak terdaftar dalam DTKS yang terbaru, atau ada perubahan status yang belum diketahui,” tuturnya.
Jika terbukti tidak lagi terdaftar, warga bisa mengikuti musyawarah desa (musdes) untuk proses usulan kembali. Ini menjadi jalan resmi agar mereka bisa kembali dipertimbangkan dalam penyaluran bantuan selanjutnya.
Masalah keterlambatan bantuan BPNT bukan hal baru, namun tetap memerlukan ketenangan dan sikap aktif dari masyarakat. Kerja sama antara warga, petugas desa, dan lembaga sosial merupakan faktor utama.
Dengan memahami prosedur dan penyebabnya, warga diharapkan bisa bersikap bijak dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Yang terpenting, tetap waspada dan lakukan pengecekan secara mandiri.
Cara Cek Saldo KKS Bansos BPNT 2025
Penerima manfaat bisa memeriksa saldo bantuan BPNT secara mandiri. Berikut ini adalah beberapa cara untuk cek saldo KKS yang bisa dilakukan:
- Melalui ATM Bank Penyalur: Masukkan kartu KKS ke mesin ATM dari bank penyalur seperti BNI, BRI, atau Mandiri. Pilih menu “Informasi Saldo” atau “Cek Saldo”, lalu tunggu hingga informasi saldo ditampilkan.
- Mengunjungi Agen E-Warong atau EDC: Jumlah saldo pada KKS juga dapat diperiksa melalui agen e-warong terdekat yang menyediakan mesin EDC. Cukup serahkan kartu kepada petugas, dan mereka akan membantu pengecekan saldo Anda.
- Bertanya ke Pendamping PKH atau TKSK: Apabila ingin memeriksa status data atau menghadapi masalah teknis, Anda bisa menghubungi pendamping PKH atau petugas TKSK di wilayah masing-masing yang memiliki akses ke sistem DTKS.
- Menghubungi Bank Penyalur: Bank yang menyalurkan dana juga menyediakan layanan informasi terkait bantuan. Warga dapat menghubungi customer service resmi bank untuk meminta kejelasan.
- Cek di Kantor Desa atau Kecamatan: Apabila pengecekan mandiri belum memberikan hasil, sebaiknya datangi kantor desa atau kecamatan untuk memperoleh kepastian serta informasi lebih lanjut tentang status bantuan Anda.
Pastikan Anda membawa KTP dan KKS saat melakukan pengecekan, karena data ini akan digunakan untuk mencocokkan identitas penerima dengan sistem yang tersedia. (Okt)
